Hosnews.id Puluhan warga Desa Patengteng, Kecamatan Modung, Bangkalan, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPMD Kabupaten Bangkalan, Senin (19/4/2021) siang.
Para pendemo menuntut Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) melakukan verifikasi ulang terhadap Bakal Calon Kepala Desa Patengteng secara terbuka.
Aksi tersebut menyoal tidak diloloskannya Bacakades atas nama Suroto oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa P2KD setempat tanpa alasan yang jelas.
Sebab, warga menduga ada cacat administrasi dalam verifikasi bacakades yang dilakukan TFPKD. Mereka menuding ada kongkalikong antara Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Patengteng dengan Panitia Kabupaten.
“Panitia P2KD Desa Patengteng tidak adil. Calon kami secara administrasi itu lolos. Tetapi oleh P2KD Patengteng tidak diloloskan. P2KD Patengteng sudah tidak netral,” jelas Nurul Huda, korlap aksi saat menyampaikan orasinya di depan kantor DPMD.
Para pendemo juga turut membawa poster untuk menyuarakan aspirasinya. Begini isi posternya.
“Kami menolak penetapan cakades di Desa Patengteng”. Adapula poster yang berbahasa Madura, begini isi posternya :
“Se Esareh Se Jujur”. Ada juga bahasa poster itu bernada “Mon bede pesse neng eyadhe”. Tak cukup hanya itu dengan adanya ketidaknetralan P2KD di Desa Patengteng. Warga membawa poster bernada “Ambil Alih Kebijakan Panitia Pilkades di Desa Patengteng oleh Bupati”.
Menanggapi hal ini, Ketua TFPKD Kabupaten Bangkalan, Akhmad Ahadiyan Hamid mengaku akan segera memanggil BPD dan P2KD Desa Patengteng terkait data Bacakades Patengteng.
“Kita belum mengetahui secara pasti permasalahan Desa Patengteng. Besok atau lusa dipanggil untuk mengetahui permasalahan dari kedua belah pihak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Akhmad Ahadiyan juga mengarahkan warga agar melakukan protes atau mengajukan aduan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, protes terkait penetapan cakades seharusnya dilakukan saat masa sanggah.
“Karena ini proses masa sanggah sudah terlewat, jadi kami arahkan protes teman-teman Desa Patengteng langsung ke PTUN. Agar proses pilkades tetap berjalan dan proses di PTUN juga berjalan. Nanti hasil PTUN gimana, barulah kita bergerak. Agar kegiatan tidak menghambat kegiatan pilkades serentak,” pungkasnya.
Menanggapi Aksi puluhan pendemo di kantor DPMD Kabupaten Bangkalan, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) DPD Kabupaten Bangkalan angkat bicara.
“Kalau bicara dugaan kongkalikong sepertinya indikasinya berlaku di semua sektor desa, khususnya yang mengikuti uji kompetensi pada hari Jumat 09 April 2021 tidak menutup kemungkinan sama hanya saja tersumbat kertas,” katanya.
Hosen selaku Ketua KAKI Kabupaten Bangkalan berharap TFPKD Kabupaten bekerja sesuai aturan yang ada, jangan mengada-ngada aturan karena seyogyanya diantara tupoksinya panitia kabupaten netral dalam melakukan fasilitasi uji kompetensi.
“Semoga PilKades serentak di Kabupaten Bangkalan pada hari Ahad 02 Mei 2021 berjalan dengan lancar, mengundang keamanan dan kekondusifan bukan mengundang amarah dan pertumpahan darah,” ungkap Hosen. (Red/Syaif)
