SAMPANG- Bupati Sampang H Slamet Junaidi merupakan putra daerah Terbaik sehingga mendapat banyak dukungan dan dipilih masyarakat menjadi orang nomor satu Pimpin Pemerintah Daerah kabupaten Sampang.
Beliau merupakan Bupati Sampang Madura yang disegani di wilayah jawa timur bahkan se-Indonesia. Ketegasan dan kebijkan bupati SAMPANG menjadi acuhan para bupati se-Madura, bahkan di informasikan beliau merupakan ujung tombak pemimpin bupati se-Jawa timur
Keberhasilan dalam memimpin masyarakat sampang sudah tidak diragukan lagi karena beliau selalu berkoordinasi dengan pihak pihak terkait sesuai bidang masing-masing.
“Dalam artian, urusan Infastruktur jalan raya maupun pembangunan fisik berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, begitu seterusnya, sesuai peruntukan yang dimaksud masyarakat Sampang Hebat Bermartabat.
Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengamat kinerja Kepemerintahan di Indonesia, menilai Kinerja Bupati Sampang H Slamet Junaidi sudah sesuai SOP dalam melaksanakan tugas negara. Mantan DPR RI periode 2014-2019 H Slamet Junaidi bertugas di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, koperasi, BUMN dan perindustrian.
Di Januari 2018, terjadi mutasi internal partai dan Slamet berpindah tugas ke Komisi 2 yang membidangi kepemiluan, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan dalam negeri. Pastinya sudah punya bekal baik dalam memimpin masyarakat sampang Hebat Bermartabat tidak lain demi kebaikan bersama.
Hosen Aktivis KAKI mengapresiasi Bupati Sampang H Slamet Junaidi dalam menjalankan Amanah Negara, Membangun Desa Menata Kota, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat sampang. Dan perlu diketahui bupati Sampang merupakan pemimpin yang komitmen transparan dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat daripada pribadinya.
"Disoal adanya Pelaporan Ke KPK, Bupati Sampang H Slamet Junaidi Tersenyum manis dan menyerahkan apa yang didugakan kepihak berwenang. “Terkait adanya Pelaporan itu hak semua orang, terpenting kami sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan kami tidak bekerja sendirian karena ini urusan pemerintahan bukan kekeluargaan,” tutur bupati, Selasa (07/03/2023).
Baginya dizaman Memasuki Era Politik 2024 sudah wajar ada polemik kurang sedap dan itu hak masing-masing orang dalam mengeluarkan pendapat.
Pelaporan itu tidak lain merupakan Kritik membangun demi kesejahteraan masyarakat Sampang Hebat Bermartabat. Karena Kritik merupakan Vitamin dalam politik,” ungkap Aktivis KAKI, Kamis (09/03/2023).
“Diantara penghargaan dari pemerintah, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021.
Hal ini merupakan keempat kalinya selama empat tahun berturut-turut Pemkab Sampang meraih Opini WTP sejak kepemimpinan Bupati H Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H Abdullah Hidayat.
Penyerahan Opini WTP kepada Pemkab Sampang disampaikan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati H Slamet Junaidi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo, Jum’at (13/5/2022).
“Diketahui sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat Surabaya (Lasbandra) Kabupaten Sampang secara resmi melaporkan Bupati Sampang, H Slamet Junaidi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Laporan yang dilayangkan oleh Lasbandra terkait dugaan adanya kejanggalan dan indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), terkait kegiatan fisik dan non fisik di Kabupaten Sampang, Selasa (21/2/2023).
“Sampai berita dinaikkan, ketua KPK FIRLI BAHURI belum ada jawaban soal tindak lanjut laporan tersebut.
Penulis : Ach Fahri
