PANDAN ENIM, Hosnews.id- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 2 Tahun 2008 tentang buku, pasal 11 melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik. Pada Undang-undang No 3 tahun 2017 juga mengatur sistem perbukuan, tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan Secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup perolehan naskah, penerbitan, pencetakan pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan dan pengawasan buku.
Buku pegangan siswa dari sekolah diberikan secara gratis, Karena disubsidi pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Buku yang di subsidi pemerintah tidak boleh diperjualbelikan karena itu sudah hak siswa.
Masyarakat seluruh penjuru Indonesia sangat berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan kementerian Pendidikan atas bantuan untuk generasi penerus bangsa.
Pemerintah telah mengucurkan beberapa bantuan kepada murid tidak mampu dengan berbagai bantuan seperti dana (BOS) Bantuan Operasional Sekolah, Dana (DAK) Dana Alokasi Khusus dan berbagai macam bantuan lain nya agar generasi penerus bangsa yang tidak mampu agar bisa melanjut kan dunia pendidikan selama 12 tahun.
Namun sangat di sayang kan dunia pendidikan Kabupaten Muara Enim diduga tercoreng oleh oknum kepala sekola yang diduga mencari keuntungan peribadi dan diduga kuat menyala gunakan jabatan
Berawal dari keluhan wali murid yang tidak mampu menuturkan kepada portal media ini pada Selasa 7-3-2023 di kediaman nya di desa Lambur,kecamatan Panang Enim,Kabupaten Muara Enim
Narasumber yang Enggan di sebut kan Namanya Menuturkan.
Diharap pihak berwenang baik dari kepolisian maupun Kejakasaan menindaklanjuti pemberitaan ini sebagai bentuk kepedulian kepada program pemerintah kementerian pendidikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Penulis : Rozi
