SAMPANG | – Menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tensi politik kian memanas. Sejak Rudy Arifiyanto menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sampang, situasi politik daerah semakin bergejolak, ditandai dengan beberapa kali aksi demonstrasi yang mencerminkan pro dan kontra terhadap kebijakan Pj Bupati.
Aksi-aksi demonstrasi yang marak terjadi belakangan semakin diperparah dengan kehadiran platform digital yang mempermudah penyebaran berita dan opini, baik melalui media pemberitaan online maupun media sosial. Perdebatan sengit pun tak terhindarkan di kalangan pendukung para tokoh yang diusung untuk maju dalam Pilkada Sampang 2024, meskipun pelaksanaannya masih enam bulan lagi.
Puncak ketegangan dimulai dengan demo yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) pada Kamis (16/5/2024) di Kantor Pemkab Sampang dan itu bukan pertama kali Pemkab di demo ribuan masaa. Mereka memprotes kebijakan Rudy Arifiyanto terkait pergantian Pj Kepala Desa yang dianggap tidak sesuai dengan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap desa.
Tak lama berselang, pada Selasa (21/5/2024), aksi demo tandingan muncul, mendukung penuh kebijakan Pj Bupati terkait pergantian Pj Kepala Desa tersebut. Situasi ini semakin memanaskan tensi politik antar warga yang sudah sangat kental dengan nuansa politis.
Aktivis Pemerhati Politik, Abd. Jamal, mengkritik kebijakan Pj Bupati. Dalam kesempatannya pada Selasa malam (21/5/2024), Jamal menyarankan agar Pj Bupati fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sampang.
“𝙿𝚓. 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚜𝚎𝚑𝚊𝚛𝚞𝚜𝚗𝚢𝚊 𝚕𝚎𝚋𝚒𝚑 𝚋𝚊𝚒𝚔 𝚋𝚎𝚛𝚏𝚘𝚔𝚞𝚜 𝚖𝚎𝚖𝚒𝚔𝚒𝚛𝚔𝚊𝚗 𝚋𝚊𝚐𝚊𝚒𝚖𝚊𝚗𝚊 𝚌𝚊𝚛𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚂𝚊𝚖𝚙𝚊𝚗𝚐 𝚕𝚎𝚋𝚒𝚑 𝚖𝚊𝚓𝚞 𝚔𝚎 𝚍𝚎𝚙𝚊𝚗𝚗𝚢𝚊, 𝚋𝚞𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚞𝚛𝚞𝚜 𝚙𝚎𝚛𝚐𝚊𝚗𝚝𝚒𝚊𝚗 𝙿𝚓 𝙺𝚊𝚍𝚎𝚜 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚛𝚎𝚗𝚝𝚊𝚗 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚙𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚔, 𝚊𝚙𝚊𝚕𝚊𝚐𝚒 𝚖𝚎𝚗𝚓𝚎𝚕𝚊𝚗𝚐 𝙿𝚒𝚕𝚔𝚊𝚍𝚊,” tegasnya.
Moh Hosen, aktivis dari DPW Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, turut menyoroti kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Sampang. Hosen mengungkapkan bahwa kabupaten yang dijabat oleh Penjabat Bupati bukan hanya Sampang, tetapi juga Bangkalan dan Pamekasan, namun kedua kabupaten tersebut tetap damai.
“𝙰𝚍𝚊 𝚑𝚊𝚕 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚛𝚕𝚞 𝚍𝚒𝚋𝚎𝚗𝚊𝚑𝚒 𝚘𝚕𝚎𝚑 𝚜𝚎𝚘𝚛𝚊𝚗𝚐 𝙿𝚓 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚛𝚕𝚞 𝚍𝚒𝚐𝚊𝚛𝚒𝚜𝚋𝚊𝚠𝚊𝚑𝚒, 𝚋𝚊𝚑𝚠𝚊 𝚍𝚒𝚛𝚒 𝚑𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚙𝚎𝚗𝚓𝚊𝚋𝚊𝚝 𝚜𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚊 𝚓𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚜𝚊𝚖𝚙𝚊𝚒 𝚖𝚊𝚞 𝚍𝚒𝚝𝚊𝚛𝚒𝚔-𝚝𝚊𝚛𝚒𝚔 𝚝𝚎𝚛𝚑𝚊𝚍𝚊𝚙 𝚔𝚎𝚙𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚙𝚘𝚕𝚒𝚝𝚒𝚔,” ujar Hosen.
Menyikapi situasi yang seperti ini, Hosen meminta kepada Kemendagri Tito Karnavian untuk segera memberikan arahan kepada Pj Bupati Sampang yang dinilai gagal menciptakan perdamaian di wilayahnya.
Dengan berbagai pihak yang menyerukan dukungan dan penolakan terhadap Pj Bupati, masyarakat Sampang berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan sukses dan damai. Mereka menginginkan pemimpin yang amanah dan mampu menyatukan keberagaman demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sampang di masa depan.
Penulis: Fach
