BANGKALAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan adakan Debat publik pertama calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Bangkalan Pemilihan tahun 2024 yang di adakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan berlokasi di Gedung Rato Ebu Rabu, 09 Oktober 2024 jam 19.00 WIB dengan situasi aman kondusif.
Acara tersebut di kemas dalam beberapa tema di antaranya sesi pemaparan visi misi, tanya jawab dan penutup dari masing-masing pasangan calon (paslon) dengan mengusung tema infrastruktur, ekonomi dan pendidikan Bangkalan di pandu Mustika Ratna selaku Moderator.
Dalam penanganan debat Pilkada Bangkalan Rabu 9 Oktober 2024 tentunya menggunakan anggaran yang tidak sedikit mengingat para undangan terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang tidak lepas dari kubu 01 Lukman Fauzan dan 02 Mathur Jayus, Gakkumdu (Bawaslu Kepolisian dan Kejaksaan) dan lain sebagainya.
Menyikapi adanya debat Pilkada 9 Oktober 2024, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur menyoal anggaran yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan. Disoal Anggaran Debat Komisioner KPU Qomaruddin malah membisu dan tidak merespon, ini terindikasi ada Korupsi dalam menyiapkan segala kebutuhan debat perdana,” ujar Hosen KAKI, Kamis (10/10/2024).
Hosen KAKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) monitor anggaran Pilkada Bangkalan 24 senilai Rp 53 milar dihawatirkan disalahgunakan oleh oknum Komisioner KPU karena tidak mau menjawab ketika disoal Anggaran Debat Pilkada 9 Oktober 2024 yang diselenggarakan di Gedung Ratoh Ebuh Bangkalan berhadapan dengan Alun-alun.
Seharusnya Qomaruddin transparansi dalam penggunaan anggaran di debat Pilkada Bangkalan 2024 supaya masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) bukan malah diam seribu bahasa tanpa penjelasan apapun ketika ditanya Pegiat Antikorupsi dari lembaga KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia),” pungkasnya. (Syaif)
