LAMONGAN, hosnews.id — Kontroversi mencuat di Kabupaten Jombang terkait dugaan konsolidasi pemenangan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta birokrasi Lamongan, perangkat desa, dan para guru di Kecamatan Sambeng. Berdasarkan informasi yang beredar, termasuk video dan foto, aktivitas mencurigakan ini terjadi di makam keramat Dewi Kilisuci yang terletak di Gunung Pucangan, Cupak, Kecamatan Ngusikan.
Sumber terpercaya melaporkan bahwa sejumlah individu dari Kecamatan Sambeng, terutama Sekretaris Desa (Sekdes), kepala sekolah, dan tokoh masyarakat, telah dikumpulkan oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Nalikan beserta timnya dalam kegiatan yang mencurigakan. Mereka diduga diarahkan untuk melakukan bai’at (sumpah) demi mendukung pasangan calon nomor urut 02, Minggu (17/11/24).
“Saat ini Saya menginformasikan di makam keramat Dewi kilisuci gunung pucangan cupak kecamatan ngusikan, kabupaten Jombang, ini full orang dari kecamatan Sambeng terutama sekdes dan kepala sekolah serta guru-guru dan tokoh masyarakat kecamatan Sambeng, diduga sengaja dikumpulkan Pak Nalikan Sekda dan orang PU serta timnya, untuk kumpul di makam keramat gunung pucangan untuk diarahkan dan di Bai,at (sumpah) untuk kemenangan 02, “Informasi narasumber yang tidak mau disebut namanya.
Kegiatan ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai netralitas ASN dan integritas birokrasi. “Apakah benar kegiatan ini terjadi, dan apakah Bapak juga hadir di lokasi tersebut?” tanya seorang warga yang menuntut transparansi dari pihak terkait.
Dugaan konsolidasi ini berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemerintah. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang segera memberikan klarifikasi terkait aktivitas ini. Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik semacam ini dapat merusak kepercayaan publik dan mencederai nilai-nilai demokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Sekdakab Lamongan yang dihubungi melalui pesan WhatsApp pribadi oleh tim media ini, belum memberikan balasan terkait dugaan tersebut. Ini semakin menambah keraguan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Masyarakat berharap agar informasi terkait kegiatan ini dapat disampaikan secara terbuka untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa semua pihak, terutama ASN, tetap netral dalam proses politik.
Pewarta: [Ks/Gondes]
Editor: [Red]
