**LAMONGAN, hosnews.id – DPC PPP Kabupaten Lamongan kini berada dalam sorotan tajam setelah dugaan pemecatan sepihak terhadap Siti Mutmainah. Dalam pernyataannya, Mutmainah menilai keputusan ini kurang etis dan tidak relevan, terutama karena tidak ada klarifikasi sebelum pemecatan diumumkan.
“Saya bukan bagian dari internal pengurus partai, jadi kata pemecatan itu kurang tepat dan kata pemecatan ini tanpa dasar yang jelas dapat mencemari nama baik saya dan keluarga,” ungkap Mutmainah Senin, (10/02/2025).
Ia menegaskan bahwa tuduhan tidak mengikuti instruksi partai harus dibuktikan dengan data yang valid. “Seharusnya ada tahapan sebelum keputusan ini diambil, dan jika tuduhan ini tidak diklarifikasi, saya akan mengambil langkah selanjutnya untuk menjaga nama baik saya,” tegasnya.
Keputusan pemecatan diumumkan dalam rapat koordinasi yang diadakan di kantor DPC PPP, 4 Februari 2025 dengan Hj. Siti Nur Hasanah, wakil ketua, menyatakan bahwa langkah ini sesuai dengan anggaran dasar partai. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan skeptisisme di kalangan kader yang merasa keputusan tersebut diambil secara sepihak dan tanpa transparansi.
Ketua DPC PPP, Zainul Arifin, menyatakan bahwa pemecatan ini merupakan hasil evaluasi anggota yang tidak mematuhi arahan DPP. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen partai terhadap inklusivitas dan keadilan. Banyak yang merasa bahwa keputusan ini lebih mengedepankan kepatuhan buta dibandingkan diskusi terbuka yang seharusnya dilakukan.
Dengan situasi yang semakin memanas, DPC PPP Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan serius untuk membuktikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan partai. Apakah mereka akan mampu merangkul semua suara dan menghindari tindakan semena-mena, atau justru terjerumus lebih dalam ke dalam konflik internal yang dapat merugikan citra partai? Pertanyaan ini menggantung di benak banyak kader dan pengamat politik serta publik.
Pewarta: Swj/GondesEditor: Red
