Medan, Hosnews.id – Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi Sumatera Utara (GMPK Sumut) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK Selasa (18/2/2025).
Dalam orasinya, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan Abdul Haris Lubis sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 176 miliar.
Koordinator GMPK Sumut, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi berbagai indikasi yang mengarah pada keterlibatan Abdul Haris Lubis dalam dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Mereka menduga adanya penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan meminta KPK bertindak cepat.
“Kami mendesak KPK untuk segera mengambil tindakan tegas dan menetapkan Abdul Haris Lubis sebagai tersangka. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan hukum,” ujar salah satu perwakilan GMPK Sumut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta.
GMPK Sumut juga menyoroti lambatnya proses penanganan kasus ini, yang menurut mereka dapat mencederai kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka berharap KPK segera memberikan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan GMPK Sumut. Namun, sumber internal di KPK menyebut bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
Kasus dugaan korupsi DAK senilai Rp176 miliar ini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di daerah. Publik pun menantikan langkah tegas dari aparat penegak hukum khususnya KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.
Selanjutnya, Rabu (19/2/2025) awak media coba konfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Sumut A.Haris Lubis, Sekretaris Rudy Fakhrizal, Bendahara DAK TA.2024 Suwarno, Kepala Inspektorat Ismail Sinaga dan konfirmasi terakhir ditujukan kepada PJ Gubernur Sumut Agus Fathoni, namun kesemua pejabat tersebut tidak memberikan jawaban alias tutup mulut.
(Said Lbs)
