MEDAN, Hosnews.id-Ketua Dewan Pakar Gerakan Nasional Patriot Pancasila (GNPP) Sumut Anton Sihombing penyebab hutang dana bagi hasil (DBH) pada 33 Kabupaten/ Kota sebesar Rp 1.3 triliun dan hutang kepada KSO proyek multi years jalan dan jembatan tahun 2022-2023 sebesar Rp.900 miliar dan PON 2924 Aceh-Sumut dan pelaksanaan Pilkada serentak, kata Anton
Defisit APBN adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara pada tahun anggaran yang sama dan devisit APBD ada selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun yang sama, untuk menekan devisit anggaran, Pemprovsu harus mengurangi anggaran subsidi energi dan menerbitkan surat utang dan lainnya.
Penyebab defisit anggaran karena penerimaan negara tidak mampu menutupi pengeluaran yang direncanakan, pengurangan pendapatan negara dan peningkatan belanja pemerintah, kebijakan fiskal uang tidak optimal,
Dengan kondisi ini, Gubernur terpilih Bobby Nasution akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan berdampak pada rencana pembangunan infrastruktur
Defisit anggaran target penyerapan anggaran tidak maksimal, seperti pajak Kenderan Bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar lalu pajak air dan lainnya, katanya kepada wartawan Forwaka Adhyaksa di gedung PTSP Kejaksaan Tinggi Sumutera Utara Kamis (27/2/2025).
Kabarnya pemangkasan anggaran diputuskan dalam rapat percepatan penggeseran APBD 2025 antara Tim APBD Pemprov Sumut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Selasa 21 Januari 2025 di pimpin Pj Sekdaprov Sumut Efendy Pohan di Kantor Gubernur Sumut.
Menurut Anton Sihombing, pemangkasan anggaran di berapa SKPD adalah salah satu cara untuk penyelamatan, itupun harus melalui persetujuan DPRD Sumut,
Menyinggung informasi adanya defisit anggaran 2.2 Triliun Pj Gubsu Agus Fahtoni terkesan memaksakan proyek 800 miliar di P-APBD 2024, kata Ketua Dewan Pakar GNPP Sumut Anton Hombing tidak berkomentar, untuk mengetahui info atau data valid tanyakan saja langsung ke Ketua DPRD Sumut.
Terkait defisit anggaran di Sumatera Utara dapat berdampak pada perekonomian, seperti peningkatan inflasi, suku bunga dan pengangguran disebabkan penerimaan tidak mampu menutupi pengeluaran yang direncanakan, pengurangan pendapatan dan peningkatan belanja, kebijakan fiskal yang tidak optimal.
Mengenai sejumlah proyek di beberapa SKPD tunda bayar sampai akhir 2024, diantara PUPR Sumut lebih kurang Rp.178 miliar dan Dinas Pendidikan Sumut Rp 48 miliar dan ada beberapa SKPD lainnya,
Ketua Dewan Pakar GNPP Sumut Anton Sihombing kepada media, ” tanyakan saja kepada pejabat terkait, seperti Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Effendi Pohan serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” ujarnya.
(Gb)
