Medan, HOSNEWS.id Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) menyoroti kasus dugaan korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Batu Bara senilai Puluhan Miliar yang telah menyeret delapan rekanan serta pejabat pembuat komitmen (PPK) seperti diberitakan media ini sebelumnya pada saat 8 tersangka pelaku korupsi ditahan termasuk rekanan dan PPK.
Dewan Pimpinan Provinsi FKI-1 (Front Komunitas Indonesia Satu) melalui Ketua nya Syaifuddin Lbs menilai bahwa dugaan praktik korupsi tersebut tidak mungkin lepas dari tanggung jawab mantan Kepala Dinas PUTR Batu Bara, Ir. Kurnia Lismawati, mengingat seluruh proyek yang kini bermasalah berada dalam masa kepemimpinannya.
Ketua FKI-1 Sumut Syaifuddin Lubis, Sabtu (30/8/2025) dengan tegas meminta agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera memeriksa bahkan menahan Ir. Kurnia Lismawati. Menurutnya, tidak masuk akal jika seorang Kepala Dinas tidak mengetahui atau bahkan tidak terlibat dalam proyek bernilai miliaran rupiah yang kini menjadi sorotan hukum.
“Kami dari FKI-1 mendesak Kejati Sumut agar kasus ini tidak hanya berhenti pada rekanan dan PPK. Harus ada keberanian untuk memeriksa dan menahan Ir. Kurnia Lismawati selaku Kepala Dinas saat itu. Mustahil seorang kadis tidak mengetahui aliran anggaran dan proyek sebesar itu. Jika benar ada penyimpangan, maka beliau juga harus bertanggung jawab,” tegas Syaifuddin Lubis, Sabtu (29/8/2025).
FKI-1 menilai, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan bahwa pejabat tinggi bisa lolos dari jerat hukum sementara bawahan dan pihak rekanan dijadikan tumbal.
“Kami mendukung penuh langkah Kejaksaan dalam membongkar kasus ini. Namun jangan tebang pilih. Semua pihak yang terlibat, termasuk Kadis saat itu, wajib diperiksa secara transparan. Kejati Sumut harus segera menahan Ir. Kurnia Lismawati demi tegaknya keadilan dan bersihnya pemerintahan di Kabupaten Batu Bara,” tambahnya.
FKI-1 menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga siap turun ke jalan bila tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti.
(Red)
