JAKARTA – Tekanan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terus membesar dan kian sulit dibendung. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) DPW Jawa Timur secara terbuka menggugat transparansi lembaga antirasuah itu dalam menangani dugaan jaringan rokok ilegal yang disebut-sebut menyeret nama pengusaha tembakau asal Madura, Khairul Umam alias Haji Her.
Desakan itu bukan tanpa alasan. KAKI menilai, kasus yang mengemuka ke publik ini sudah masuk kategori serius dan tidak bisa lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa. Indikasi keterlibatan banyak pihak, termasuk dugaan relasi antara pengusaha dan oknum aparat, membuat kasus ini berpotensi menjadi skandal besar.
Ketua KAKI Jatim, Moh Hosen, dengan nada tinggi menyebut bahwa publik saat ini sedang mengawasi langkah KPK. Ia menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak boleh setengah hati dalam mengusut perkara yang menyangkut potensi kerugian negara dalam skala besar.
“Kalau ini hanya disentuh di permukaan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Dugaan praktik rokok ilegal yang mengarah pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dibongkar total. Jangan sampai ada kesan tebang pilih atau bahkan pembiaran,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).
Sorotan utama mengarah pada PT Bawang Mas Group, perusahaan rokok asal Pamekasan yang dipimpin oleh Haji Her. Nama perusahaan ini mencuat dalam berbagai pembicaraan publik terkait dugaan peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara dari sisi cukai, tetapi juga diduga berkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi.
KAKI bahkan menyebut adanya indikasi kuat keterlibatan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dugaan ini memperkeruh suasana, karena jika benar, maka praktik tersebut menunjukkan adanya “main mata” antara pelaku usaha dan aparat penegak aturan.
Situasi semakin memanas setelah muncul informasi bahwa Haji Her yang telah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi oleh KPK, justru tidak memenuhi panggilan alias mangkir. Absennya sosok kunci ini memantik berbagai spekulasi dan memperkuat kecurigaan adanya upaya menghindari proses hukum.
Menanggapi hal itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Haji Her memang berstatus sebagai saksi dan telah dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik. Namun, tidak ada penjelasan rinci terkait alasan ketidakhadiran maupun langkah lanjutan yang akan diambil oleh KPK.“Statusnya sebagai saksi. yang bersangkutan akan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” pesan singkat Budi Prasetyo pada ketum KAKI Jatim melalui pesan whatsap.
Minimnya informasi ini justru menjadi bahan kritik tajam. KAKI menilai, KPK seharusnya lebih terbuka kepada publik, terutama dalam kasus yang telah menjadi perhatian luas.
“Transparansi itu kunci. Jangan sampai publik bertanya-tanya, apalagi curiga. Kalau ada yang mangkir, harus dijelaskan—apa langkah tegasnya?
Apakah akan dipanggil ulang atau ada tindakan lain? Ini penting,” ujar Hosen.
Lebih jauh, KAKI mendesak KPK untuk tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata. Mereka meminta penyidik menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik rokok ilegal tersebut, termasuk kemungkinan adanya skema pencucian uang yang melibatkan jaringan lebih luas.
Menurut KAKI, praktik rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran cukai, melainkan kejahatan ekonomi serius yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara. Dalam jangka panjang, hal ini juga merusak iklim usaha yang sehat karena menciptakan persaingan tidak adil.
“Ini bukan hanya soal rokok ilegal. Ini soal mafia. Kalau benar ada jaringan besar, maka harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa saja yang terlibat, dari bawah sampai atas, harus diproses tanpa pandang bulu,” tegasnya lagi.
KAKI juga mengingatkan bahwa publik kini semakin kritis dan tidak mudah puas dengan penjelasan normatif. Di era keterbukaan informasi, setiap langkah penegak hukum akan selalu dipantau dan dinilai.
Kasus ini pun berkembang menjadi ujian besar bagi KPK di tengah sorotan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Kredibilitas lembaga tersebut dipertaruhkan, terutama dalam menangani perkara yang diduga melibatkan kekuatan ekonomi besar.
Jika KPK mampu mengungkap secara terang dan tuntas, maka kepercayaan publik bisa kembali menguat. Namun sebaliknya, jika kasus ini terkesan berjalan di tempat atau bahkan menguap, maka bukan tidak mungkin gelombang kritik akan berubah menjadi krisis kepercayaan.
Di tengah panasnya isu ini, publik kini menunggu langkah nyata. Apakah hukum akan benar-benar ditegakkan tanpa kompromi, atau kembali tunduk pada kekuatan besar di balik industri?
Satu pesan dari KAKI jelas: jangan main-main dengan kepercayaan rakyat. Transparansi, ketegasan, dan keberanian adalah harga mati. Jika tidak, badai kecurigaan akan terus membesar dan kali ini, bisa mengguncang siapa saja,” pungkasnya. (Syaif)
