SAMPANG – Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, meminta agar pelaksanaan pembangunan saluran irigasi di Dusun Saesah, Desa Asemraja, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, dihentikan sementara sampai ada koordinasi dan kejelasan dengan H. Tiwi selaku pihak pemohon atau pengusul pekerjaan irigasi tersebut.
Menurut Moh Hosen, penghentian sementara diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman, tumpang tindih tanggung jawab, serta persoalan administrasi maupun teknis di kemudian hari. Terlebih, muncul sejumlah pertanyaan dari warga dan pengurus Kelompok Tani Sejahtera Abadi mengenai asal-usul usulan, sumber anggaran, identitas pelaksana hingga mekanisme pengawasan pekerjaan.
“Kami meminta pekerjaan irigasi di Dusun Saesah dihentikan sementara terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan terus berjalan sementara persoalan koordinasi dengan pihak pemohon atau pengusul, yakni H. Tiwi, belum mendapatkan kejelasan,” tegas Ketua KAKI Jatim, Sabtu (21/11/2026).
Ia menilai, pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi. Jangan sampai masyarakat, khususnya kelompok tani yang berada di sekitar lokasi, justru tidak mengetahui secara jelas program pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya.
“Kami bukan menghalangi pembangunan. Justru kami mendukung pembangunan irigasi karena manfaatnya sangat penting bagi petani. Namun, pelaksanaannya harus jelas. Siapa yang mengusulkan, siapa penanggung jawab kegiatan, berapa nilai anggarannya, siapa pelaksananya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya harus terbuka,” ujarnya.
Persoalan ini mencuat setelah warga melakukan pemantauan lapangan pada Kamis (19/11/2026). Mereka mendapati aktivitas pengerukan dan penumpukan tanah di sekitar alur sungai serta pinggiran sawah. Pada bagian yang dipantau, belum terlihat pasangan batu maupun konstruksi perkuatan tebing. Papan informasi kegiatan juga tidak terlihat di lokasi tersebut.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran warga terhadap ketahanan konstruksi, terutama apabila debit air meningkat saat hujan deras. Warga khawatir timbunan tanah tanpa perkuatan yang memadai berpotensi terkikis dan berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat.
Selain persoalan fisik pekerjaan, pengurus Kelompok Tani Sejahtera Abadi mengaku tidak pernah mendapatkan koordinasi maupun pemberitahuan resmi terkait pelaksanaan pembangunan irigasi tersebut, meskipun nama kelompok tani sempat dikaitkan dengan informasi usulan kegiatan.
Moh Hosen menyayangkan apabila pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan petani justru menimbulkan polemik karena minimnya komunikasi dengan masyarakat setempat.
“Jangan sampai kelompok tani hanya dicatut namanya dalam proses pengusulan, tetapi ketika pekerjaan berjalan mereka tidak dilibatkan dan tidak mendapatkan penjelasan. Ini harus diluruskan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tandasnya.
KAKI Jatim juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, serta realisasi fisik di lapangan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi dan tidak mengurangi kualitas konstruksi.
Menurut informasi yang disampaikan warga, terdapat dokumen yang dikaitkan dengan BBWS Brantas tertanggal 13 Agustus 2026 serta surat bernomor 001/HTW-SPG/VII/2026 tertanggal 22 Juli 2026 yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Dokumen tersebut mencantumkan identitas H. Tewi Wijaya atau H. Tiwi Wijaya sebagai tokoh masyarakat asal Sampang.
Namun, hubungan administratif antara dokumen tersebut dengan pekerjaan irigasi yang sedang berlangsung masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak BBWS Brantas dan instansi terkait.
Di sisi lain, Pj. Kepala Desa Asemraja, Amir Mahdi, saat dikonfirmasi menyebut kegiatan tersebut berkaitan dengan usulan Kecamatan Jrengik sejak 2025. Ia mengaku pemerintah desa hanya menyediakan lahan dan akses jalan untuk masuknya alat berat.
Terkait nilai anggaran, sumber pembiayaan secara terperinci, nama pelaksana, dan detail kegiatan, Amir menyatakan tidak mengetahui secara pasti serta mengarahkan agar dikonfirmasi kepada pihak Kecamatan Jrengik.
Keterangan tersebut semakin memperkuat perlunya koordinasi lintas pihak agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan.
KAKI Jatim juga meminta Camat Jrengik, instansi pekerjaan umum, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, serta BBWS Brantas memberikan penjelasan terbuka mengenai asal-usul program, penetapan lokasi, sumber anggaran, identitas pelaksana, dan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan teknis.
Moh Hosen menegaskan, sebelum pekerjaan dilanjutkan, harus ada pemeriksaan bersama terhadap kondisi pekerjaan yang sudah terlaksana. Termasuk pendataan apabila terdapat lahan sawah warga yang diduga terdampak aktivitas alat berat.
“Kalau nantinya pekerjaan akan dilanjutkan atau melibatkan Kelompok Tani Sejahtera Abadi, harus ada berita acara pemeriksaan, pengukuran volume pekerjaan sebelumnya, kejelasan sisa anggaran, dan pembagian tanggung jawab. Jangan sampai kelompok tani dibebani persoalan pekerjaan yang sebelumnya bukan menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.
Lebih lanjut, KAKI Jatim meminta Inspektorat Kabupaten Sampang melakukan evaluasi sesuai kewenangannya apabila ditemukan persoalan administrasi maupun pengelolaan kegiatan. Jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti awal, KAKI Jatim mendorong aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami akan mengawal persoalan ini. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, pembangunan harus berkualitas, dan masyarakat tidak boleh dirugikan. Jangan sampai proyek yang seharusnya membawa manfaat bagi petani justru meninggalkan persoalan baru,” pungkasnya. (Kus)
