SAMPANG, – Eh ternyata, pernyataan kontroversi Kapolres Sampang yang Viral ke jagat Nusantara hingga mengundang kegaduhan publik itu tidak hanya menegaskan tidak akan melayani wartawan yang tidak ikut UKW dan terdaftar di Dewan Pers, namun, Kapolres yang terkesan congkak itu juga menyalahkan sistem Negara Republik Indonesia pada saat dipertanyakan awak media terkait skema Distribusi Bantuan Langsung Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BLT-PKL-WN).
“Di Polres-Polres, di Kodim-Kodim gak ada, gak ada kabupaten lain itu, apalagi di daerah Matraman (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso sampai Banyuwangi maksudnya Matraman versi Jurnalis), tidak ada yang protes-protes begitu, malah semuanya mendukung, heran saya di Sampang ini. Gak tau, kok kayak begini di Sampang ini,” kata Arman dalam video visual yang diterima redaksi.
“Bagaimana saya harus mengajak kepala desanya, dalam waktu 5 hari bossss, suruh nyarik orang, pengalamannya belum pernah ada, punya hati sedikit lah kepada anggota-anggota gimana nyarinya kepada anggota itu, akhirnya apa, Kasat Binmasnya nyuruh Bhabinkamtibmasnya karena dia punya kaki di masyarakat, Paham ? gak mudah bosssss,” demikian Arman menanggapi beberapa konfirmasi kalangan jurnalis.
“Puluhan ribu dalam beberapa hari kirim data, kemudian sistemlah yang mengolah, diverifikasi atau ditolak, itu sampeyan punya data, itu orang kaya, ini punya ini, SALAHKAN NEGARAMU, SISTEMNYA SUDAH BAGUS BELUM ITU? POLRES GAK NGERTI OPO-OPO SURUH BAGI KAYAK BEGINI, DIPIKIR LANGSUNG NGERTI, GAK NGERTI JUGA, karena beban tanggung jawab moral aja, mereka bekerja,” sebut Arman dengan pongahnya.
Namun pernyataan Kapolres Sampang seakan berbanding 180 derajat dengan pimpinan Polri.
Pada sebuah kesempatan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mempersilakan masyarakat menyampaikan pendapat atau kritiknya kepada Institusi Polri.
Kapolri mengaku bahwa pihaknya tidak anti kritik, bahkan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritikannya agar institusi yang dipimpinnya menjadi lebih baik.
“Tentunya menjadi energi, kritik kadangkala memang dirasakan pahit. Ibarat obat, pil itu pahit tapi harus dimakan, sehingga bisa menjadi sehat untuk organisasi atau institusi ini menjadi baik” kata Jenderal Listyo Sigit usai acara Hoegeng Award di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jum’at, (1/7/2022), sebagaimana dikutip dari kompastv edisi, (2/7/2022).
Berkaitan dengan Kasus Kapolres Sampang, ratusan wartawan melakukan aksi demo secara bertubi tubi, baik di Mapolres Sampang maupun di Mapolda Jawa Timur selama 3 kali. Bahkan Arman dilaporkan ke Mapolda Jatim pada saat HUT Bhayangkara ke 76 tahun.
Tidak hanya pelaporan, buntut dari ketidakpercayaan dan kekecewaan kepada Kapolres Sampang tersebut, Lintas Media Sampang (LMS) memberikan Karangan Bunga Ucapan Selamat Hari Bhayangkara Ke-76 dengan menobatkan predikat SEBAGAI PEJABAT PUBLIK SUKSES MEMBUAT KEGADUHAN TINGKAT NASIONAL.
“Sangat miris sekali, jika Pada saat HUT Bhayangkara, Kapolres Sampang dinobatkan sebagai Pejabat Publik yang sukses membuat kegaduhan. Betapa malunya Kapolres ini,” ujar Abdul Azis, kordinator Alansi Masyarakat Pecinta Jurnalis ini.
Hingga berita ini terbit dan menjadi konsumsi publik, belum ad tanggapan dari Polres Sampang terkait Kapolresnya yang sampai menyebut sistem Negara Republik Indonesia. (AR)
