JAKARTA – Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Menteri dalam Negeri mencopot jabatan Didik Suratno Nugrahawan Pj Wali Kota (Walkot) Cimahi. Menurut Tito Karnavian, pencopotan itu dilakukan karena sudah tiga bulan berturut-turut Kota Cimahi mengalami inflasi tertinggi, bahkan sempat tertinggi se-Pulau Jawa.
Diketahui Kota Cimahi dari Mei, Juni, Juli. Mei sudah masuk 10 besar (inflasi) kabupaten/kota se-Jawa. Kan Jawa Timur 38 Kabupaten/Kota, Jawa Tengah 33, Jawa Barat kalau nggak salah 29. Tambah lagi DKI Jakarta dan Banten. Artinya lebih dari 100 Kabupaten/Kota masuk, Mei, Juni, Juli. Mei rangking 10 besar, bahkan tertinggi inflasinya Juni juga tertinggi, di bulan Juli, dua kali nomor 1 tertinggi,” Ujar Mendagri, Senin (16/10/2023).
“Mendagri mengatakan, pihaknya telah memperingati kepala daerah Cimahi untuk membenahi tingginya inflasi tersebut. Yang mana salah satu komoditas pangan yang menjadi sorotan adalah harga cabai. Harga cabai di Cimahi, ucap Tito, selalu mengalami kenaikan. Padahal harga di daerah lainnya telah mengalami penurunan.
Mendagri mengaku heran mengapa harga cabai di kota Cimahi belum juga mengalami penurunan, bahkan naik. Padahal Cimahi merupakan kota yang mampu memproduksi cabai dengan jumlah yang tinggi, dan dinilai tidak sulit dengan proses distribusi dari daerah lainnya.
“Kalau kota-nya daerah sulit ya, fine lah. Mungkin masalah distribusi medannya berat, daerah kering di sana. Ini daerah Cimahi kekurangan cabai. Menurut saya harga cabai (mahal) itu berarti something wrong with the management,” imbuhnya.
Menanggapi pencopotan Jabatan Didik Suratno Nugrahawan PJ Walikota Cimahi, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. karena seyogyanya pimpinan daerah mensejahterakan bukan menyengsarakan masyarakat.
Menurut Hosen, Langkah Mendagri Tito Karnavian sudah tepat dan patut diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, lantaran baginya kesejahteraan, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat itu pokok utama dalam kepemerintahan republik Indonesia jadi wajar Mendagri kalau mencopot PJ Walikota Cimahi karena kinerjanya dinilai tidak sesuai harapan masyarakat.
Aktivis KAKI juga berharap kepada Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D bukan hanya mencopot jabatan Didik Suratno Nugrahawan PJ Walikota Cimahi, melainkan juga PJ Walikota/Bupati di seluruh Nusantara jika tidak sejalan dengan aturan pemerintah dan harapan masyarakat.
Karena seyogyanya PJ Walikota/Bupati ditugaskan untuk mengisi kekosongan pimpinan sampai Walikota/Bupati Devinitif selesai pilkada 2024 demi kepentingan khalayak masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi dan kroninya,” Ungkap Aktivis KAKI,” Senin 16 Oktober 2023.
Penulis: Mahsus
