LAMONGAN – Diketahui KPK telah melakukan penggeledahan di Lamongan terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan. Tiga gedung yang digeledah yakni kantor Dinas Perkim Lamongan rumah dinas (rumdin) Bupati Yuhronur Efendi dan gedung Pemkab Lamongan,” Kamis (14/09/2023).
Ali Fikri Jubir KPK menyebut telah ada tersangka dalam penggeledahan tersebut. Sedangkan untuk saksi, KPK telah memeriksa 14 orang. Ada 14 orang dari beberapa ASN, ada kepala bidang cipta karya, staf pengadaan, kepala bidang sarana, kepala bidang perumahan, pegawai inspektorat juga pihak swasta dilakukan pemeriksaan,” Rabu (20/09/2023) Ujarnya.
Namun sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengabarkan kembali soal penanganan Kasus indikasi Korupsi di pembangunan Gedung Pamkab Lamongan dengan anggaran Rp 151 Miliar. Dari sini publik dan masyarakat Lamongan merasa ada kejanggalan dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada apa tidak ada pemberitaan lanjutan.
Menyikapi Kinerja KPK yang belum jelas diketahui kelanjutan kinerjanya, KUSNADI Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparansi dalam pengungkapan Indikasi Korupsi di Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan.
KPK harus juga berterimakasih kepada segenap masyarakat, teman pergerakan (Aktivis/LSM), para awak Media, Praktisi hukum yang telah mendukung memberantas tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemkab Lamongan dan jangan hilang kabar seperti ditelan bumi tanpa meninggalkan pesan kesan.
Kami Aktivis KAKI JATIM Asal Lamongan berharap dengan Hormat lagi sangat Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan Penanganan Kasus Indikasi Korupsi di Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan sesuai 5 asas pedoman kinerja KPK sebagai Lembaga Antikorupsi,” Ungkap KUSNADI,” Ahad 8 Oktober 2023.
Penulis: Gondes
