SURABAYA – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak merupakan figur jawa timur santun berintegritas dan jiwa raganya dipersembahkan untuk berguna bagi nusa bangsa, artinya berguna bagi tanah air dan bangsa Indonesia serta program kerjanya mendukung menyemangatkan berbagai golongan dalam beraktivitas menunjang kehidupan lebih baik.
“Mantan gubernur Jawa Timur ini, maju kembali menjadi kandidat Pilkada 2024 di Pilgub Jatim tidak lain demi kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan sumber daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat jawa Timur tidak ketinggalan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
Cara berpolitiknya Khofifah Indar parawansa dan Emil Elestianto Dardak tidak sedikitpun menjatuhkan kandidat yang lain dalam berkompetisi menuju kursi nomor satu (1) di Pemprov Jatim. “Diketahui ada tiga bacakada, yakni Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak, Tri Rismaharini – Zahrul Azhar Asumta dan Luluk Nur Hamidah – Lukmanul Hakim.
Menyikapi Pilkada Pilgub Jatim 2024, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur Mengatakan bahwa Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak masih layak pimpin jawa Timur, dengan istilah, Sekali Khofifah-Emil tetap Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2024-2029," ujar Hosen KAKI, Sabtu (21/09/2024). “Masyarakat disarankan memilih pemimpin yang sudah berpengalaman sebelumnya seperti Khofifah-Emil dan jangan asal memilih pimpinan yang baru muncul berkontribusi untuk warga Jawa Timur. Karena semua itu hanyalah siasat seorang politikus untuk mengelabuhi pemikiran rakyat dan segala cara akan ditempuh demi memperoleh suara terbanyak di Pilgub Jatim 27 November 2024.
“Dalam artian, jangan asal pilih pemimpin karena merasa sukses menjadi mantan walikota Surabaya dan menteri sosial maupun mantan DPR RI, lalu kemudian memberanikan diri untuk menjadi kandidat Pilkada di Pilgub Jatim 2024. “Perlu diketahui, bahwa menjadi Gubernur jawa Timur tidak mudah dan masyarakat sudah paham dengan lika-liku permainan politik, jadi warga Jatim tidak bisa lagi ditipu daya dengan monypolitik yang jelas dilarang oleh pemerintah,” pungkas Aktivis KAKI. (Kusnadi)
