JAKARTA – Maraknya oknum kepala desa (kades) yang ‘tersandung’ kasus korpsi penggunaan Dana Desa, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut prihatin atas fenomena yang terjadi.
Sebagai lembaga anti rasuah di negeri ini, KPK pun getol memberikan eduksi dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran dengan menyasar para kades, sebagai penanggungjawab pengguna anggaran Dana Desa.
“Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengungkapkan, sedikitnya 686 orang oknum kades dari berbagai daerah di Indonesia telah ‘terjerat’ kasus korupsi berkaitan dengan pemanfaatan maupun penggunaan Dana Desa hingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum.
“Data KPK RI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, tercatat ada 601 kasus korupsi Dana Desa di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, telah menjerat 686 kades di seluruh tanah air,” Ujar Nurul Ghufron Wakil Ketua KPK.
Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur Mengatakan bahwa Terindikasi Dana Desa kerap di korupsi oleh oknum kepala desa yang tidak bertanggung jawab atas penggunaannya.
Tak Sedikit di jawa timur Kepala Desa yang sudah di segel Pihak Aparat penegak hukum Tindak Pidana Korupsi baik kepolisian maupun Kejaksaan. Seperti kejadian di Tanjung Bumi Kepala Desa dan camatnya ditahan Kejaksaan Negeri Bangkalan lantaran Korupsi Dana Desa.
Terindikasi Kepala Desa Korupsi Dana Desa tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan perangkat desa pendamping desa dan kecamatan untuk menutupi Rabdes APBdes yang sesungguhnya dengan menyulap pekerjaan proyek desa terpenting Kelihatan bagus dan dalam waktu dekat Proyek mengalami kerusakan.
Seharusnya Pendamping Desa dan pendamping Kecamatan bekerjasama dengan Inspektorat Kejaksaan dan Kepolisian Tindak Pidana Korupsi bukan bekerjasama dengan Kepala desa dan kecamatan dalam memantau Pekerjaan Proyek desa demi kualitas Pembangunan infrastruktur di Desa,” ungkap Aktivis KAKI,” Selasa 31 Oktober 2023.
Penulis: Kusnadi
