SUMENEP – Pokir (Pokok Pikiran Rakyat) yang melekat di setiap anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur mendapat sorotan dari aktivis Sumenep.
Direktur Jong Sumekar, Siswadi menilai Pokir DPRD Sumenep sebaiknya dihapus mulai APBD 2024. Dia menawarkan program langsung ke rakyat sebagai pengganti Pokir.
Siswadi beralasan, Pokir DPRD hanya menambah mata rantai dari pemerintah ke rakyat. Dia mengibaratkan produk pabrikan tak langsung ke konsumen. Tapi mampir ke agen, mampir ke toko, baru ke konsumen.
“Alangkah baiknya langsung disalurkan ke rakyat, jadi dari pemerintah langsung ke rakyat dan tidak perlu mampir dulu ke DPRD,” terang Siswadi dalam keterangannya ke media, pada Rabu 11 Oktober 2023.
Siswadi mencium mata rantai Pokir DPRD disalahgunakan sebelum diterima oleh rakyat.
“Saya dengar banyak transaksional sebelum diterima rakyat. Kan lebih elok langsung aja program rakyat tanpa rekomendasi DPRD. Anggota DPRD cukup mengusulkan tanpa asa slot atau jatah Pokir,” kata Siswadi menambahkan.
Menurutnya, penghapusan Pokir DPRD Sumenep bisa menghemat APBD yang dinikmati masyarakat. Biar tidak banyak pintu. Langsung dari pemerintah ke rakyat.
“Penerima POKIR tak jelas, tidak transparan dan terindikasi main petak umpet,” pungkasnya.
Sementara tanggapan dari Brigade 571 Tmp Madura, Sarkawi selaku ketua Wilayah Madura mengatakan dengan adanya Program Pokir hanya menjadi Bancaan.
“Untuk itu seharusnya Program Pokir ditiadakan dan lebih fokus pada fungsi kerjanya, yakni para wakil rakyat kembali pada fungsi kontrol dan pengawasan,” tutupnya. (Min)
