LAMONGAN, hosnews.id — Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) perwakilan Jawa Timur, Kusnadi, kembali menyoroti adanya potensi penyalahgunaan anggaran dan dugaan mark-up yang terjadi dalam pengelolaan program Bupati Lamongan untuk Beasiswa Perintis di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Menurut KAKI, hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga membuka celah bagi potensi korupsi yang merugikan masyarakat serta keuangan daerah, (22/08/2025).
“Penyelenggaraan Beasiswa Perintis di Lamongan yang seharusnya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, justru berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan anggaran,” ujar Kusnadi. Ia menambahkan bahwa laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan beasiswa pada Dinas Pendidikan Lamongan tahun 2024 menunjukkan banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Beberapa temuan penting yang ditekankan KAKI terkait pengelolaan beasiswa tersebut antara lain:
Dokumen Anggaran Tidak Transparan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) untuk Beasiswa Perintis tidak mencantumkan nama dan alamat penerima, yang bertentangan dengan ketentuan pengelolaan bantuan sosial yang mengharuskan identitas penerima tercatat jelas pada dokumen anggaran. Hal ini menimbulkan keraguan akan keakuratan data dan potensi penyalahgunaan dana.
Penerima Beasiswa Ganda
Hasil audit menemukan ada penerima beasiswa ganda baik pada jenjang SD maupun mahasiswa. Sepuluh siswa SD dan tiga mahasiswa tercatat sebagai penerima beasiswa ganda yang tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem seleksi dan verifikasi data yang dilakukan.
Penerima Beasiswa yang Juga Menerima KIPK
Program Beasiswa Perintis untuk jenjang mahasiswa tercatat memberikan beasiswa kepada penerima yang juga menerima bantuan KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah), yang jelas bertentangan dengan syarat penerima KIPK yang tidak boleh menerima bantuan pendidikan lain dari pemerintah. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam proses verifikasi dan pengawasan.
Ketidakjelasan Pertanggungjawaban Beasiswa
KAKI juga mencatat bahwa beberapa penerima beasiswa tidak melengkapi dokumen pertanggungjawaban hingga Maret 2025, sementara dana beasiswa sebesar Rp258.000.000,00 masih mengendap di rekening penerima tanpa digunakan.
Menanggapi temuan ini, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Munif Sarif, yang diminta klarifikasinya terkait masalah ini, memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Sodikin, hanya memberikan jawaban tidak jelas dengan mengatakan “ke kantor” saat dimintai tanggapan lebih lanjut.
KAKI mengecam sikap tidak koperatif dari kedua pejabat tersebut, yang menurut Kusnadi menunjukkan kurangnya niat untuk menjelaskan atau memperbaiki pengelolaan beasiswa di Kabupaten Lamongan. “Ketidaktransparanan ini sangat merugikan masyarakat dan hanya memperburuk citra pemerintah daerah,” tegas Kusnadi.
Berdasarkan hasil audit BPK, KAKI juga merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan segera mengambil langkah-langkah strategis, termasuk mengusulkan peraturan kepala daerah terkait pengelolaan beasiswa yang lebih ketat, serta memverifikasi ulang penerima beasiswa ganda dan penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Dari pihak BPK, rekomendasi tegas juga disampaikan agar Kepala Dinas Pendidikan memperbaiki mekanisme pengelolaan beasiswa agar lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran di masa depan.
Dengan adanya temuan ini, KAKI berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan sistem pengelolaan bantuan sosial untuk memastikan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, tidak jatuh ke tangan yang salah dan kami terus berkomitmen untuk mengawal permasalahan tersebut hingga tuntas.
Pewarta [Swj/Biro hosnews Lamongan]
Editor: Redaksi.
