BANGKALAN – Ke Kejaksaan Negeri Bangkalan Masyarakat Kajuanak Galis, Bangkalan melaporkan Kepala Desa (Kades). Pasalnya pelaporan dilakukan lantaran adanya dugaan korupsi yang kerap dilakukan Kades dimaksud.
Dugaan tersebut didasari atas kecurigaan warga yang melihat anggaran desa yang dialokasikan pemerintah pusat tidak digunakan maksimal bahkan terkesan dibuat Bancakan untuk kepentingan pribadi.
“Masyarakat curiga anggaran dari Pemerintah Pusat atau Kabupaten Bangkalan tidak digunakan secara maksimal untuk pembangunan desa,” kata salah satu warga Mohammad Habibi, Sabtu (30/9/2023).
Habibi mengungkapkan, sejak tahun 2000 menggantikan almarhum orang tuanya selama menjabat kepala desa banyak masyarakat yang mengeluh akan kurangnya transparansi prihal anggaran dana desa seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pembangunan desa.
“”Kita bisa lihat saat dia menjabat kades penyaluran bantuan sosial kurang efektif dan tidak juga diikutsertakannya masyarakat dalam pembangunan desa,” ujarnya.
Habibi menambahkan, kecurigaan masyarakat atas dugaan korupsi kepala desa ditambah dengan tidak adanya kantor desa selama Marsit menjabat sebagai Kades.
Kondisi keadaan desa kajuanak yang sangat berbeda, bahkan tidak memiliki kantor desa untuk kegiatan pelayanan masyarakat, perekonomian desa Bumdes desa,” tuturnya.
Oleh karenanya, Habibi meminta inspektorat bekerja cepat dan memeriksa Kepala desa tersebut. Ia pun berharap Kejaksaan Negeri Bangkalan dapat menindaklanjuti laporan yang sudah diberikan masyarakat.
Pelapor berharap pihak inspektorat daerah Bangkalan (APIP) dapat bergerak cepat dalam menangani kasus kepala Desa Kajuanak Galis ini, dan memberi Laporan Hasil Pemeriksaan ke pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan agar bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya.
“Masyarakat Kajuanak Galis bangkalan berharap pihak Inspektorat dan Kejaksaan negeri Bangkalan profesional dalam menindaklanjuti laporan masyarakat,” imbuhnya.
Penulis: Timhos
