BANGKALAN – Moh Hosen Ketua KAKI DPW JATIM menyampaikan KH Syaifullah Yusuf mantan Wakil Gubernur Jawa Timur diera Soekarwo mendatangi Bangkalan menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto demi kesejahteraan masyarakat sebagai menteri sosial yang dipercaya di kabinet merah putih 2024-2029.
Hosen KAKI menegaskan bahwa KH Saifullah Yusuf sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan pada 26 Februari 2021 sampai 11 September 2024 hingga dilantik menjadi Menteri Sosial. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur 2 periode, dari tahun 2009 hingga 2019,” Kata Hosen KAKI,” Kamis (09/01/2025)
Sebenarnya KH Saifullah Yusuf layaknya menjadi Menteri Agama Republik Indonesia lantaran beliau berlatar kia yang tentunya paham Urusan keagamaan namun Presiden Prabowo melantiknya dipercaya menjadi Menteri Sosial (Mensos),” papar Hosen KAKI.
Kedatangan Mensos KH Saifullah Yusuf Rabu 8 Januari 2025 diapresiasi Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur karena kehadirannya di Bangkalan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat Jawa Timur.
Apresiasi Menteri Sosial semoga Amanah dalam menjalankan tugas negara dan jangan sampai melakukan penyalahgunaan Wewenang dengan melawan hukum. Karena Seyogyanya Pejabat Negara paham dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang pejabat negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme,” ungkap Hosen KAKI.
“Dalam berdiskusi dengan masyarakat di Bangkalan, Menteri Sosial RI KH. Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa untuk memajukan Indonesia bisa dimulai dari mana saja, namun dirinya memilih untuk memulai dari kabupaten Bangkalan Madura.
“Tentu Untuk kemajuan Indonesia, Bisa dimulai dari mana saja, Tapi hari ini kita ada di madura di kabupaten Bangkalan, Pertama kali saya setelah dilantik ke Pulau Madura,” paparnya dihadapan pilar-pilar sosial dari empat kabupaten di Pulau Madura, Rabu (08/01/25).
Kunjungan kali ini menurutnya dalam rangka untuk merancang usaha bersama dengan berbagai pihak khususnya pemerintah empat kabupaten di Madura dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat.
“Untuk merancang usaha bersama dalam rangka mempercepat kesejahteraan sosial,” ujarnya didampingi para jajaran dirjen dan staf di Kementerian Sosial.
Dirinya berharap dalam waktu cepat bisa mengurangi angka kemiskinan yang jelas target dan capaiannya. Bisa secara terukur mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Kesejahteraan sesuai cita-cita presiden Prabowo Subianto agar bisa melihat masyarakat kecil tersenyum.
Pasalnya cita-cita presiden tersebut dikonsep dalam bentuk progran Kemensos yang disebut dengan istilah 12 pas. Yang mana program 12 pas merupakan upaya pelayanan sosial yang berkelanjutan.
“Cara kerja kita sederhana, kita harus beri perlindungan, harus menghormati dan memenuhi hak-hak dasar 12 PAS tersebut,” terang mantan Walikota Pasuruan.
Mensos Saifullah Yusuf menyebutkan, melalui program-program dan pendampingan yang dilakukan oleh Kemensos, serta penguatan terhadap data, diharapkan dapat mengeluarkan masyarakat yang kurang beruntung tadi menjadi orang-orang yang lebih sejahtera dan meningkat kebahagiaannya.
Selain itu Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan anggaran sebesar Rp650 miliar untuk bantuan sosial di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan.
“Anggaran ini dialokasikan untuk empat sub-penerima manfaat. Hal ini mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan untuk anak yatim piatu, hingga penerima bantuan iuran (PBI).
“Menteri Sosial Saifullah Yusuf berharap bantuan ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bangkalan. Ia juga menegaskan pentingnya akurasi data dan meminta petugas PKH bekerja dengan penuh tanggung jawab.
“Kita ingin datanya akurat dan dimutakhirkan. Kemudian kita intervensi bersama. Anggarannya cukup besar, tapi belum bisa menjangkau semua warga yang membutuhkan dukungan. Oleh karena itu, kita kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta kementerian lainnya,” ujar Saifullah Yusuf.
“Mensos juga mengingatkan para petugas PKH yang sudah berstatus P3K agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. “Ini adalah kepercayaan negara dan titipan presiden. Kerja mereka harus sungguh-sungguh dan diawasi. Kita juga akan terus evaluasi kinerja mereka,” pungkasnya. (Korlip Jatim Muhtadin)
