SURABAYA – Pemilu Februari 2024 sontak menuai persoalan-persoalan, baik pelanggaran Kode Etik penyelanggara Pemilu maupun pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab.
Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasai dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat (dpr, dpd provinsi, dprd kota/ kabupaten) dan wakil daerah (dpd), serta untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. sistem pemilu legislatif yang diterapkan adalah sistem proporsional dengan daftar caleg terbuka (sistem proporsional terbuka).
Dalam Undang-undang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menyikapi Pemilu 2024 di Jawa Timur, Moh Hosen Ketua KAKI DPW Jatim Menilai pasalnya banyak pelanggaran-pelanggaran kecurangan bahkan terkesan ada kerjasama dengan oknum tidak bertanggung jawab untuk memenangkan beberapa calon legislatif (caleg) yang mau melakukan Nepotisme dan Kolusi.
KAKI Berkoalisi dengan Ketua Bawaslu Provinsi Bapak Warits Kawal suara dan menindaklanjuti pelaporan Kecurangan pemilu 2024 kepada pihak berwenang, baik Kepolisian (Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia (Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu).
Seyogyanya Pemilu dilaksanakan berlandaskan Pasal 3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien,” Ungkap Aktivis KAKI,” Senin 26 Februari 2024.
Penulis: Hosnews
