KAKI Datangi Kantor KPK Desak Segera Tuntaskan Kasus Korupsi di Jawa Timur, Masyarakat Khawatir Citra KPK Terancam

JAKARTA, hosnews.id — Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen, melakukan kunjungan ke kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI pada 14 November 2024 untuk menyampaikan aduan dan penekanan terhadap berbagai kasus yang tengah ditangani oleh penyidik KPK, khususnya terkait dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Hosen mengangkat sejumlah isu krusial, termasuk dugaan penyalahgunaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. KAKI mendesak KPK untuk segera menyelesaikan audit monitoring terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang diduga terlibat dalam banyak penyelewengan anggaran, yang sebelumnya menjadi polemik besar di masyarakat.

Tak hanya itu, KAKI juga meminta Dewas KPK untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Lamongan, yang melibatkan dugaan gratifikasi oleh Bupati Lamongan. Hosen menekankan pentingnya pengumuman tersangka dan penetapan bupati yang diduga terlibat dalam kasus pembangunan kantor Pemkab Lamongan, agar tidak mengambang dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

“Masyarakat Kabupaten Lamongan sangat menunggu kejelasan dari KPK. Jika kasus ini dibiarkan mengambang, masyarakat akan menilai bahwa KPK tidak serius dalam penegakan hukum,” ujar Hosen. Ia menambahkan bahwa situasi ini berpotensi merusak citra KPK di mata publik, terutama menjelang momen Pilkada.

KAKI khawatir jika masyarakat Kabupaten Lamongan tidak mendapatkan informasi yang jelas, mereka mungkin akan salah memilih pemimpin yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. “Ini sangat berbahaya bagi Kabupaten Lamongan dan masyarakatnya,” tegas Hosen.

Dukungan publik terhadap KPK semakin menipis jika isu-isu ini tidak ditangani dengan serius. KAKI berharap agar KPK dapat memperlihatkan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, serta mendesak tindakan tegas terhadap kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan Negara.

Pewarta : Kus
Editor: Red

Berita terkait

spot_img

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini