KAKI: DPR Carilah Solusi Terbaik, Orang Madura di BALI Juga Rakyat Indonesia Bukan Warga Jepang Ataupun Belanda

MADURA – Suku Madura merupakan salah satu suku yang berkampung halaman di Pulau Madura (Provinsi Jawa Timur) di Indonesia, yang mana mereka dikenal ulet dan gemar merantau ke berbagai daerah. Di perantauan, orang Madura biasanya bekerja di sektor jasa dan swasta.

“Dikutip dari buku The History of Madura karya Samsul Ma’arif, Pulau Madura dulunya dihuni oleh bangsa berkebudayaan neolitik yang datang dari utara pada 2000 tahun sebelum masehi.

Setelah ratusan tahun menghuni Pulau Madura, para pendatang tersebut beranak-pinak dan berpencar ke semua penjuru Pulau Madura dan sekitarnya. Di mana pun mereka berada, mereka akan selalu bermukim dalam kelompok-kelompok dengan kesuburan tanah atau daya dukung ekologi yang besar.

       Dimanapun berada orang Madura ahli dalam mencari persaudaraan menjalin hubungan kehormonisan antar suku bangsa, baik dalam soal bisnis maupun perdagangan untuk saling sambung dalam mencari nafkah kehidupan dan selalu ramah tamah dengan segenap insan di Indonesia maupun di luar negeri maka wajar jika Madura disebut Madunya Negara.

        Moh Hosen Aktivis KAKI Jatim asal Madura mengatakan, Bicara soal ANJURAN Kemenkop-UKM agar warung madura di Bali tidak membuka warung selama 24 jam memicu keresahan dan kemarahan beberapa kalangan masyarakat. Resah dikarenakan jika pernyataan itu akan menjadi peraturan baku yang dapat melemahkan peruntungan ekonomi warung milik warga Madura.

     Warga Madura di Bali tidak perlu resah dan bingung menyikapi pernyataan Kementerian Koperasi dan UMKM republik Indonesia. Karena masih punya wakil rakyat, baik Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat (DPR RI) karena orang Madura juga Rakyat Indonesia bukan Warga Jepang atupun Belanda.

Dan jika ada anjuran atau aturan yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan kementerian Koperasi dan UMKM dapat menyampaikan aspirasinya melalui Dewan perwakilan rakyat (DPR) yang punya peran dalam menentukan Perundang-undangan supaya di bahas di perlemen gedung DPR dan memanggil Kementerian dimaksud.

Kami berharap Dewan Perwakilan Rakyat yang merasa Amanah untuk mencarikan solusi terbaik soal polemik tentang Warung Madura tidak membuka selama 24 Jam di provinsi Bali. Sehingga pemerintah merasa mempunyai tanggung jawab dengan kondisi masyarakat dan ini berlaku untuk seluruh Rakyat Indonesia,” ungkap Hosen Aktivis KAKI,” Selasa 30 April 2024.

Penulis: Hosnews

Berita terkait

spot_img

Related news

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini