SURABAYA – Moh Hosen Ketua KAKI Jatim mengatakan Pada tahun 2025 ini, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,” kata Hosen KAKI,” kamis (13/02/2025).
Dalam instruksi tersebut, Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan efisiensi terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Besaran efisiensi ini pun cukup signifikan, dengan beberapa pos anggaran yang harus dikurangi hingga 90%,” papar Hosen KAKI.
Birokrasi pemerintah Republik Indonesia digegerkan dengan adanya pemangkasan anggaran mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025. Kebijakan ini ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang menargetkan penghematan sebesar Rp306,7 triliun dengan strategi multidimensi.
Diantara langkah utama dalam kebijakan ini adalah restrukturisasi belanja rutin, dengan memangkas 50% anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK). Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi digital birokrasi melalui implementasi e-government untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi biaya operasional,” ujar Hosen KAKI.
Dalam upaya reformasi kelembagaan, pemerintah menyederhanakan struktur birokrasi dengan optimalisasi sumber daya manusia, termasuk moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan realokasi pegawai. Kerja sama dengan pihak swasta (public-private partnership/PPP) juga diintensifkan untuk proyek infrastruktur strategis.
Dalam efesiensi anggaran, Hosen KAKI Jatim dukung Eri Cahyadi Walikota Surabaya alihkan dana Makan Bergizi Gratis Rp 1,1 Triliun untuk bangun sekolah, karena sesuai dengan keinginan presiden Prabowo memperbaiki semua sekolah. Prabowo mengatakan anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 20 ribu sekolah, sementara ada 330 ribu sekolah di seluruh Indonesia,” tandas Ketua KAKI Jatim.
Membangun sekolah merupakan fasilitas belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk karakter, dan mengembangkan potensi peserta didik. Sehingga tujuan pendidikan tercapai menuai kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup. Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) warga Surabaya tidak ketinggalan informasi di zaman era globalisasi ini, dan bisa bersaing sehat dengan berbagai pihak,” imbuh Hosen KAKI.
Diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan dana Rp 1,1 triliun yang awalnya disiapkan untuk Makan Bergizi Gratis menjadi modal pembangunan sekolah. Eri Cahyadi mengatakan bahwa dana Rp 1,1 triliun itu adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diminta pemerintah pusat untuk menjalankan Makan Bergizi Gratis.
“Kendati demikian, sekarang Makan Bergizi Gratis yang tidak dipergunakan (APBD), karena APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kendati demikian, Eri berencana menggunakan Rp 1,1 triliun tersebut untuk membangun sekolah di Surabaya. Kemudian, sisanya dimanfaatkan sebagai dana perbaikan kampung.
Program Makan Bergisi Gratis Rp 1,1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung. Eri Cahyadi menambahkan bahwa Pemkot Surabaya tengah mendiskusikan pengalihan anggaran tersebut dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim),” kata Eri Cahyadi, Selasa 11 Februari 2025.
“Maka dari itu, Eri Cahyadi berharap APBD yang awalnya dipersiapkan sebagai dana program Makan Bergizi Gratis tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Surabaya. Dulu waktu kita dievaluasi oleh Pemprov Jatim, kita diskusi untuk menganggarkan Makan Gratis kita pindahkan untuk Kepentingan langsung ke masyarakat,” pungkas Wali Kota Surabaya. (Muhtadin)
