SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya melakukan penertiban bangunan liar (bangli), di Jalan Tambak Wedi Baru Gang XII, dan Jalan Tambak Wedi Baru Gang XII-A Surabaya. Penertiban dilakukan karena dirasa banyak bangli yang berdiri di tanah aset milik Pemkot Surabaya, Ahad (05/01/2025).
Penertiban Bangunan dilakukan Satpol PP Surabaya bersama kecamatan dan kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada warga. Dengan luas lahan aset milik Pemkot Surabaya di Jalan Tambak Wedi Baru Gang XII, seluas 4.424 meter persegi. Dan di Jalan Tambak Wedi Baru Gang XII-A, seluas 720 meter persegi.
“Menyikapi hal tersebut, Moh Hosen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyayangkan Eri Cahyadi seusia terpilah kembali jadi Walikota tidak setia rakyat melakukan pembongkaran penertiban pembangunan meskipun lahan tanah tersebut aset Pemkot Surabaya, setidaknya ada kebijakan mensejahterakan masyarakat Tambak Wedi Baru Gang XII dan Gang XII A yang sudah puluhan tahun menempati bangunan tersebut,” ujar Hosen KAKI.
Meskipun Pemkot Surabaya sudah melakukan sosialisasi menyampaikan surat peringatan pertama kedua bahkan ketiga kepada warga setempat mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengelus dada merenungi nasibnya setelah tempat tinggalnya dibongkar dengan paksa,” tandasnya.
“Dalam artian, untuk lahan dimaksud bisa diadakan kesepakatan sewa dengan warga Tambak Wedi Baru Gang XII dan Gang XII A yang sudah puluhan tahun berumah tinggal. Dan tentunya mereka kebingungan untuk mencari tempat baru, apalagi bagi mereka yang sudah buka usaha dengan modal puluhan juta harus musnah begitu saja,” Kata Hosen KAKI,” Ahad (5/01/2025).
Kami sebagai penyambung Aspirasi Masyarakat tidak melarang Pemkot Surabaya membongkar Bangunan Liar (Bangli) yang berdiri diatas tanah aset Pemkot Surabaya. Karena itu haknya pemerintah sesuai Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 34 Tahun 2023 Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan,” dalih Hosen KAKI.
“Namun pertanyaannya, Kenapa bangunan yang dianggap liar oleh pemerintah Kota Surabaya dibongkar setelah Pilwali 27 November 2024 bukan sebelumnya, dalam artian, apakah Eri Cahyadi khawatir tidak didukung dan dipilih kembali oleh masyarakat Surabaya khususnya di wilayah Tambak Wedi Baru Kenjeran Kota Surabaya,” jelasnya.
KAKI menduga Eri Cahyadi Walikota Surabaya tidak punya rasa kemanusiaan sebagai orang nomor satu di Wilayah Surabaya dengan semboyannya mengedepankan kepentingan masyarakat. Namun faktanya tidak menghargai dan memberikan toleransi kepada warga Tambak Wedi Baru Gang XII dan Gang XII A Kenjeran Surabaya untuk tetap tinggal diatas tanah aset milik pemerintah dengan persyaratan Simbiosis Mutualisme (saling menguntungkan),” ujar Hosen KAKI.
“Hosen KAKI juga sayangkan, dimana para wakil rakyat yang sebelumnya ngemas ngemis suara supaya terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Surabaya pada Pileg Rabu 14 Februari 2024. Tetapi setelah jadi tidak ada kepedulian untuk mensejahterakan masyarakat yang terdampak penggusuran bangunan dari Pemerintah Kota Surabaya khususnya di wilayah Jalan Tambak Wedi Baru Kenjeran Surabaya,” tegasnya.
Seharusnya Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Surabaya mempertimbangkan dampak positif negatifnya bagi warga setempat sebelum pembongkaran. Jangan setelah sukses seenaknya sendiri menjalankan aturan pemerintah dengan membongkar Bangunan diatas lahan tanah aset Pemkot Surabaya yang sudah lama berdiri,” urainya.
“Pasalnya Surabaya merupakan Kota Pahlawan, akan tetapi fakta dilapangan tidak punya belas kasihan terhadap warga yang sudah lama tinggal di daerah jalan Tambak Wedi Baru Gang XII dan Gang XII A, Kenjeran Kota Surabaya. “Dari sini, Eri Cahyadi Walikota dan DPRD Surabaya belum dikatakan seorang Pahlawan untuk Rakyatnya sendiri, bahkan terindikasi masuk kategori penghianat bangsa,” ungkap Hosen KAKI. (Rofi’i)
