JAKARTA – Penerapan kebijakan baru yang mewajibkan kendaraan roda empat membeli Pertalite menggunakan QR Code mendapat kritikan besar dari berbagai kalangan masyarakat terutama pengusaha BBM eceran dan lain sebagainya.

Keluhan bukan hanya pada proses pendaftaran dan verifikasi di aplikasi Mypertamina untuk mendapatkan QR Code yang dianggap lambat dan rumit. Namun Progam ini memang harus segera dihapus oleh pemerintah kalau ingin Indonesia merdeka dengan sesungguhnya.

Diantara keluhan khalayak Masyarakat adalah lamanya waktu pengisian BBM di SPBU harus antri panjang dampak Barcode yang menjadi Program Pertamina, dalam hal ini tidak ada satupun Dewan Perwakilan Rakyat peduli dengan kondisi masyarakat .

Menyikapi hal ini, Moh Hosen Pegiat Antikorupsi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mengatakan Indonesia tak akan Maju bila Barcode BBM masih berlaku dan diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus Program Pertamina yang menyengsarakan Rakyat,” kata Hosen KAKI,” kamis (27/02/2025).

Seharusnya pemerintah membuat kebijakan mengukur dampak positif dan negatifnya, dalam artian progam yang dibuat itu mensejahterakan apa menyengsarakan masyarakat. Pejabat BUMN jangan maunya sendiri dalam menerapkan program pemerintah harus penuh pertimbangan dan kajian yang logis,” papar Hosen KAKI.

Harapan kami sebagai Warga Negara Indonesia hanya presiden Prabowo Subianto yang tulus dan ikut merasakan penderitaan masyarakat kecil tampa memikirkan kepentingan pribadi. Semoga bapak Presiden Republik Indonesia ke 8 merupakan Kepala Negara berjiwa patriot yang peduli dengan kondisi rakyat,” pinta KAKI penyambung Aspirasi masyarakat.

Kami percuma punya Perwakilan Rakyat kalau tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, Karena sejatinya Indonesia merupakan negara Demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat bukan untuk keparat (penghianat Negara). Negara ini sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945 namun yang dirasakan bukan kemerdekaan melainkan penderitaan.

Diharap seluruh organisasi masyarakat, Lsm, Aktivis, Mahasiswa, Wartawan, Tokoh Masyarakat di Indonesia yang peduli dengan nasib bangsa dan negara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang kian lama mengeluh namun tidak mampu menyampaikan karena mereka tidak punya daya dan upaya dalam memerangi kedholiman oknum pejabat pemerintah,” Pungkas Hosen KAKI. (Kusnadi)

Presiden Prabowo Subianto

Menteri BUMN Erick Thohir

Menteri Perdagangan (Mendag) Dr. Budi Santoso, M.Si.

Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian

Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia