BANGKALAN – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, Moh Hosen mengatakan, salah satu hal yang memicu perilaku korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik.
Bahkan, menurut Hosen, mustahil kepala daerah mengembalikan modal pencalonan dan kampanye tanpa korupsi. Maka dari itu dirinya berharap kepala daerah di Bangkalan, Madura saudara Lukman Fauzan dan Fauzan Jakfar tidak memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.
“Kami berharap kepala daerah di Bangkalan menggunakan kewenangan-nya untuk menentukan kebijakan publik yang ditujukan untuk kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat. Bukan untuk mencari pundi rupiah agar modal kampanye bisa kembali,” kata Hosen,” Jumat (25/4/2025)
Hosen menilai banyak kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi diakibatkan karena mereka harus mengembalikan modal yang telah dihabiskan sebagai ongkos politik pada saat pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Kenyataannya memang seperti itu. Ketika mereka sudah terpilih dan menjabat, yang pertama dipikirkan adalah bagaimana cara mengembalikan uang yang telah dikeluarkan ketika pilkada. Dan perihal kepala daerah terjerat kasus korupsi. Bangkalan sudah cukup menjadi bukti nyata. Karena dua kali kepala daerah di Bangkalan terjerat korupsi. Semoga hanya dua kali saja bukan untuk ketiga kalinya,” papar Hosen.
Sepengetahuan Hosen biasanya dalam kurun waktu setengah masa jabatannya, para kepala daerah lebih sibuk mengurus pengembalian modalnya ketimbang berkonsentrasi membangun daerah. Sementara sumber dana yang digunakan itu tidak akan jauh dari proyek-proyek yang dibiayai APBD.
Menurut Hosen, para calon kepala daerah memang harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit untuk pencalonannya.
Semua uang itu sudah harus dikeluarkan sejak pra kampanye hingga akhir masa kampanye. Setiap calon harus membiayai sendiri pengeluarannya termasuk menjalankan mesin partai yang mengusungnya.
“Jadi memang begitu sistem yang ada. Belum menang saja seorang calon kepala daerah sudah harus mengeluarkan uang besar.
Semoga aja niat para kepala daerah Bangkalan memang betul untuk mensejahterakan dan membangun Bangkalan lebih baik karena para kepala daerah yang terjaring KPK dalam perkara korupsi tak lepas dari praktik balik modal. Tapi kami yakin Bangkalan tidak akan begitu,” kata Hosen. (Syaiful)
