SURABAYA – Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih, tidak lain demi kesejahteraan masyarakat yang berdaulat adil dan makmur.
Hak menyampaikan pendapat di depan publik adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang memungkinkan setiap orang menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya, namun hak ini memiliki batasan untuk menjamin hak orang lain dan ketertiban umum.
Adanya rencana aksi demo dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jawa Timur Menggugat pada 3 September 2025 nanti di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dengan tuntutan penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, alias mendesak agar tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dihapuskan.
Kemudian, tuntutan kedua adalah mengusut tuntas dugaan korupsi dana hibah. Mereka menuduh adanya keterlibatan dari Gubernur Jatim. Ketiga, adalah penghapusan pungutan liar (pungli) di SMA/SMK Negeri di Jawa Timur. Praktik ini dianggap merusak citra pendidikan dan memberatkan orang tua siswa.
Menyikapi hal tersebut, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jatim mendukung kegiatan aksi 3 September 2025 diganti dengan Istigasah, doa bersama demi kebaikan dan kekondusifan Provinsi Jawa Timur. Dalam artian tujuanbaik harus menggunakan cara yang baik pula sehingga solusi mudah didapatkan oleh masyarakat,” kata ketua KAKI Jatim,” Senin (25/08/2025).
“Dalam artian, meskipun Demo besar besaran dilakukan apakah menjamin bisa mencari solusi terbaik dan sesuai harapan masyarakat. Menurut kami, tuntutan Gubernur Jatim turun jabatan itu sangat berlebihan karena bagaimanapun Jawa Timur butuh sosok pemimpin seperti ibu Khofifah Indar parawansa yang tidak mengenal letih dalam membela rakyatnya,” papar Hosen KAKI.
Begitu penting sadar diri dan jangan mencontoh gerakan daerah lain yang memang sukanya melakukan gerakan Demonstrasi tanpa memikirkan dampak positif dan negatifnya setelah beraksi. Mencari solusi tidak harus dilalui dengan gelar aksi cukup diskusi dengan pihak terkait agar sebagai penggerak sosial kontrol pejabat pemerintah dipandang profesional dan berintegritas.
“Demi kebaikan bersama, mari satukan suara melantunkan doa dan sholawat supaya Provinsi Jawa Timur dilindungi Allah SWT dari hal hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun aksi menggugat Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa itu bertentangan dengan para tokoh ulama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Jawa Timur,” pungkas Hosen KAKI. (Kusnadi)
