BANGKALAN, Hosnews.id – Tujuh Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Tujuh OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan yang masih dijabat Plt yaitu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), Satpol PP Bangkalan.
Serta ada dinas pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan (DP2KP) dan dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan (diskop umdag) dan badan perencanaan pembangunan dan riset daerah (bapperida).
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur Moh Hosen menyebut pengisian pejabat definitif pada eselon II sangat penting. Sehingga, pejabat definitif memiliki tanggung jawab secara mutlak terhadap tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan di lembaga yang dipimpinnya," ujarnya," Kamis (31/07/2025).Ia menilai, status Plt dalam struktur pemerintahan berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan dan serapan anggaran, terutama ketika Pemkab memasuki pertengahan tahun anggaran,” papar Hosen KAKI Jatim.
Menurutnya, pejabat definitif dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas birokrasi dan memastikan seluruh program berjalan optimal.
BACA JUGA : Memalukan! Oknum Anggota DPRD Bangkalan Inisial S Jadi Pengamen Ditiap Dinas Bersumber Proyek
"Kami selaku ketua KAKI Jatim mendorong agar jabatan-jabatan kosong ini segera diisi. Ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut kinerja pemerintahan secara keseluruhan," tegasnya. Kamis 31 Juli 2025. Moh Hosen menyoroti lemahnya kewenangan seorang Plt dalam mengambil keputusan penting, yang menurutnya bisa berujung pada stagnasi kebijakan publik.
“Plt itu tidak punya posisi kuat untuk ambil keputusan strategis. Kalau terus dibiarkan, masyarakat yang akan dirugikan karena proses administrasi dan pelayanan jadi terhambat.
Ketidakpastian pengisian jabatan definitif ini berpotensi memperlambat pencapaian target kinerja pemerintahan. Serta program urgent di Bangkalan tidak memiliki kebijakan penuh untuk dilaksanakan dan ini berdampak pada kinerja pemerintahan,” ujar Hosen.
Ia juga mengingatkan agar pemilihan pejabat tidak sekadar didasarkan pada kedekatan personal atau pertimbangan politis, melainkan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan pengalaman kerja.
“KAKI Jatim siap bersinergi, tapi kita juga akan tetap kritis. Kita ingin pemerintahan ini bekerja lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” tuturnya.
“Untuk itu, KAKI Jatim mendesak agar langkah-langkah konkret segera diambil Bupati Bangkalan guna memastikan roda pemerintahan berjalan normal dengan struktur yang solid dan definitif.
Moh Hosen ketua KAKI Jatim juga mengingatkan para pejabat pemerintahan di Bangkalan agar jangan terlibat jual beli jabatan. Tindakan ini akan merusak karir pejabat itu sendiri.
“Kami mengingatkan, karena KPK telah banyak menangkap OTT masalah jual beli jabatan, begitupun Bangkalan juga punya sejarah buruk dalam rotasi jual beli jabatan. Kami ingatkan jangan sampai terlibat jual beli jabatan,” paparnya.
Baca juga : Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif Tinggalkan Rumah Dinas Setelah Dicopot Dari Jabatan
Ia juga mengatakan,selain perencanaan anggaran, mutasi jabatan juga merupakan area rawan korupsi.
“Apapun mutasi harus mengedepankan prestasi yang diutamakan jangan karena memberi sogokan. KAKI akan tetap mengawasi dan tidak segan-segan untuk melaporkan ke KPK jika ada temuan atau indikasi jual beli jabatan di Bangkalan ini,” tutupnya. (Syaif)
