SURABAYA – Wali Kota Surabaya saat ini, Eri Cahyadi, berupaya membangun kepemimpinan yang berintegritas melalui kriteria ketat dalam pemilihan “Kabinet Surabaya Berkah”, mencari figur yang berani, berkomitmen pada aturan, inovatif, dan humanis, serta melakukan evaluasi terhadap visi-misi kandidat untuk memastikan target kinerja terpenuhi.
Selama menjabat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi selalu mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pusat itu semua tidak lepas karena ia mampu menata Birokrasi dengan baik, profesional dan berintegritas. Andaikan ia melakukan Penyalahgunaan Wewenang tidak menutup kemungkinan sudah berurusan dengan aparat penegak hukum.
Seyogyanya masyarakat bekerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Infrastruktur Jalan ataupun gedung pembangunan yang tidak lain demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dalam artian jangan biarkan orang baik (Eri Cahyadi Walikota) berjuang sendirian dalam membangun sumberdaya alam maupun sumber daya manusia demi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Masyarakat jangan sampai terpengaruh oleh oknum tidak bertanggung jawab yang membuat skanario ingin menghancurkan popularitas kota Surabaya dengan Modus akan mengadakan Demonstrasi padahal mereka hanya mencari sensasi menuju transaksi supaya kantongnya berisi bukan semata karena Demokrasi.
Menyikapi isu aksi pada kamis 25 September 2025, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mengatakan, Jangan Tuding Wali kota Eri Cahyadi sembarangan, diduga rencana aksi tersebut berharap transaksi dan itu bukan dinamakan demokrasi, dalam artian sekarang musim gerakan mempromosikan diri untuk mendapatkan negosiasi menuju transaksi untuk menguntungkan diri sendiri," kata Hosen KAKI, Rabu (24/09/2025).Maka dari itu kami berharap seluruh elemen masyarakat jangan percaya dengan beredarnya tudingan tidak mendasar kepada Walikota. Karena apa yang dilakukan Eri Cahyadi tidak lain demi kesejahteraan Warga Surabaya dan toh kalau ada temuan penyalahgunaan wewenang semacam Korupsi Kolusi dan Nepotisme itu bukan disaksikan melainkan dilaporkan,” papar ketua KAKI Jatim.
“Bicara hutang Pemkot Surabaya, Hosen KAKI tegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak berencana mengambil hutang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, melainkan fokus pada efisiensi anggaran yang sudah ada dengan mengurangi pos belanja seperti perjalanan dinas dan mengalihkannya untuk program pro-rakyat, seperti infrastruktur dasar dan bantuan sosial.
“Kendati demikian, rencana mengambil hutang baru untuk APBD 2026, fokus utama Pemkot Surabaya adalah pada efisiensi anggaran dan peningkatan alokasi untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, rencana untuk pinjaman infrastruktur jangka panjang sedang dalam pembahasan dan akan melibatkan pencairan dana pada tahun 2026 dan 2027.
Sebelumnya diberitakan bahwa, Gelombang kritikan kembali menerpa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Solidaritas Pemuda-Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Jawa Timur menilai pengelolaan keuangan daerah berada dalam kondisi memprihatinkan.
Mereka menuding Walikota Surabaya gagal menjaga transparansi anggaran, bahkan dinilai membiarkan praktik pemborosan serta penyimpangan yang berpotensi merugikan rakyat.”
“Koordinator SPM-MP, A. Sholeh, menyatakan pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurutnya, rakyat Surabaya tak boleh dirugikan oleh elite yang mempermainkan keuangan daerah.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika uang rakyat dijadikan bancakan. Surabaya bukan milik kelompok tertentu, Surabaya adalah milik rakyat. Jika Walikota tidak bisa bertanggung jawab, maka harus diperiksa bahkan diturunkan,” tegas Sholeh, Minggu (21/9/2025). (Kusnadi)
