JAKARTA – Banyak orang kebingungan tentang mutasi pejabat PPPK yang sifatnya sistem Kerja kontrak dengan pemerintah. Adapun yang dimaksud PPPK adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan berbeda dengan PNS yang diangkat secara tetap.
Dengan penerbitan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan regulasi turunannya, status PPPK secara formal diakui sebagai bagian dari ASN, namun hak-hak tertentu seperti mobilitas (mutasi) memiliki batasan.
Mutasi dalam konteks kepegawaian biasanya berarti perpindahan tugas atau lokasi kerja—baik antar-unit dalam institusi yang sama, antar instansi, atau antar daerah. Bagi PNS, mekanisme ini sudah diatur dalam regulasi seperti Peraturan BKN, namun bagi PPPK statusnya lebih terbatas.
Menyikapi hal ini, Moh Hosen Ketua KAKI Jatim mengatakan bahwa PPPK merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas pemerintahan, berbeda dari PNS yang berstatus tetap,” katanya, Selasa (13/01/2026).
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bisa mutasi, tetapi sangat terbatas dan berbeda dengan PNS, terutama karena adanya kontrak kerja; mutasi biasanya diizinkan untuk perpindahan internal dalam instansi atau antar instansi dengan syarat administrasi ketat, persetujuan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) masing-masing, dan tetap terikat kontrak awal, papar Hosen KAKI Jatim.
Kesimpulannya, PPPK bisa mutasi, namun lebih tepat disebut perpindahan tugas berdasarkan kebutuhan instansi atau kesepakatan, bukan hak mutasi otomatis seperti PNS. Namun alangkah baiknya selalu koordinasi dengan bagian kepegawaian di instansi terkait untuk memahami regulasi spesifiknya agar mudah mengerti tentang sistem mutasinya, tuturnya. (Kusnadi)
