BANGKALAN – Proses lelang jabatan untuk mengisi Kepala Dinas Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA).
Serta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan dan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan. Hal itu ada beberapa kritikan dari Arifin selaku pegiat anti korupsi di Bangkalan. Khususnya di Dinkes Bangkalan.
Pasalnya proses lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bangkalan dinilai tak transparan oleh anggota lembaga pegiat korupsi itu.
Seperti diketahui, proses pelantikan jabatan tersebut telah selesai dilakukan pada Jumat 24 November 2023 lalu.
Arifin mengungkap ada lelang jabatan ditubuh Dinkes Bangkalan. Dan yang dilantik Nur Hotibah untuk menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan.
Padahal diketahui dalam seleksi lelang jabatan itu tiga calon Kepala Dinkes yang ada di urutan pertama yaitu dr Daniar Sukmawati, disusul Hj Nur Hotibah, serta Rudi Hartono.
“Lantas mengapa yang ditunjuk untuk menjadi kepala Dinkes itu Hj. Nur Hotibah. Ini menjadi tanda tanya bagi kami karena diduga kuat ada gratifikasi untuk meloloskan Hj. Nur Hotibah menduduki kepala Dinkes yang seharusnya diduduki oleh dr. Daniar selaku yang berada di urutan teratas,” tegas Arifin.
Dia pun meminta tim seleksi untuk membuka kembali ke publik lembar kertas kerja dalam menentukan formulasi penilaian Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK).
“Saya penuh tanda tanya terkait metode dan cara penilaian tim penilai dan tim seleksi ini. Oleh karena itu, saya ingin tim penilai sekaligus Pansel untuk mempublikasikan metode penilaian yang dilakukan timsel dan tim penilai,” jelas dia
Karena itulah Arifin menegaskan agar kasus jual beli jabatan di Kabupaten Bangkalan ini tidak terus berulang, Arifin mengajak semua kepala daerah untuk menghindari perilaku koruptif dan jangan melakukan korupsi pada proses pembinaan manajemen ASN.
“Kami perintahkan agar kepala daerah melaksanakan pedoman good corporate governance (GCG) dan clean governance. Jangan sampai ada gratifikasi di tubuh Dinkes. Maka dari kami meminta kepada APH untuk segera mengusut dugaan gratifikasi yang ada di tubuh Dinkes Bangkalan. Khususnya kepada Dinkes terpilih,” pintanya.
Diketahui Lima pejabat eselon 2 yang baru tersebut adalah:
- Rizal Mardiansyah sebagai Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan.
- Farhat Surya Ningrat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu.
- Ari Murfianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA).
- Nur Hotibah menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan.
- Muhammad Yakub sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan.
Penulis: Netty Herawati, SE
