HOSNEWS.ID – Pontianak-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Pontianak dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pengurus Cabang Kota Pontianak laksanakan aksi damai di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (2/9/2022).
Dalam aksi tersebut PMII Pontianak dan GMNI Pontianak menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi, kedua organisasi tersebut menilai bahwa hal itu dapat menyengsarakan rakyat kecil, alhasil dalam kegiatan aksinya mereka di respon dengan baik oleh pihak DPRD Porvinsi Kalimantan Barat dan di perkenankan masuk ke dalam ruangan yang di sediakan oleh pihak DPRD untuk bersama menanggapi hal tersebut.
Farhan selaku Ketua Umum PMII Pontianak dengan tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut dengan alasan sangat memukul dan menyengsarakan rakyat. Perputaran ekonomi pasca pandemi ini masih sangat jauh dibawah tekanan rendah bagi kami dikalangan yang tergolong rakyat menengah kebawah.
Setelah kita dihantam habis-habisan diseluruh dunia dengan pandemi covid-19 tentu perekonomian kita sangat tidak stabil ditambah lagi di negara kita ini ada rencana kenaikan BBM bersubsidi, tentu ini sangat memukul bagi kami masyarakat menengah kebawah.
Kami harap pemerintah tidak lagi membahas wacana kenaikan BBM Bersubsidi ini,” Tegasnya,
Sementara itu ketua GMNI Pontianak Dheo Mengatakan bahwa wacana kenaikan BBM bersubsidi tersebut adalah bentuk kegagalan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian di indonesia.
“Wacana kenaikan BBM subsidi adalah dampak ketidakmampuan pemerintah untuk Memberantas perburuan rente minyak subsidi, maka sebenarnya pemerintah sedang menunjukkan kegagalannya dengan mengeluarkan kebijakan BLT yang sifatnya sementara, semestinya pemerintah menyediakan kebijakan yang konkret untuk jangka yang panjang, salah satunya dengan mengawasi distribusi dan membasmi siapapun yang memonopoli minyak subsidi tersebut,” Tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi kalimantan Barat Subhannur menyetujui tuntutan dari aksi massa tersebut serta dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah harus menindak tegas tehadap mafia-mafia untuk bertindak secara hukum.
“Oleh sebab itu kita minta kepada pejabat yang berwenang terhadap pemberantasan mafia-mafia minyak ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat hukum terhadap penjahat-penjahat BBM ini, aryinya bertanggung jawab mereka karna mereka di angkat itu karna uang rakyat semua termasuk kami kami ini juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang ada.” Pungkasnya.
Sumber : PMII
Penulis : Farhan
