LAMONGAN hosnews.id — Proyek pembangunan prasarana pertanian di Kabupaten Lamongan, khususnya untuk jalan produksi peternakan kelompok ternak “Sumber Jaya Bakon” di Dusun Bakon, Desa Tlemang, Kecamatan Ngimbang, kini menuai sorotan. Dengan dana alokasi khusus (DAK) APBD Kabupaten Lamongan tahun 2024 sebesar Rp 285 juta, proyek ini seharusnya menghasilkan jalan rabat beton yang berkualitas. Namun, hasil investigasi media pada 12 Oktober 2024 dengan di dampingi narasumber inisial (SPN) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Di lokasi proyek, tim media menemukan bahwa jalan rabat beton yang sedang dikerjakan sudah mulai pecah-pecah meskipun pengerjaannya belum selesai. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mutu dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, ukuran besi, panjang, lebar, dan ketebalan beton juga dipertanyakan, diduga tidak mengikuti standar dan spesifikasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Lebih mencengangkan, pihak pelaksana dan penanggung jawab program dari kelompok ternak Sumber Jaya Bakon sangat sulit dihubungi untuk memberikan klarifikasi mengenai masalah ini. Upaya untuk mengonfirmasi keluhan tersebut menemui jalan buntu, yang menurut informasi ada kejanggalan pergantian Ketua klompok yang dulu bernama Anshori sekarang menjadi Podo.
Kepala Desa Tlemang, Aris Pramono, memberikan keterangan yang dinilai tidak relevan dengan isu yang diangkat. “Ada ketua kelompok ternak yang dibuatkan jalan nanti ada gudang pakan ternak, karena pekerjaan jalan peternakan ada sapinya. Ketua kelompok atau pokmas ganti baru, sapi bantuannya sudah habis,” ujarnya, yang tampak tidak mengindahkan masalah kualitas pekerjaan.
Media ini berkomitmen untuk menjalankan tugas kontrol sosial dan mendorong pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH), untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Hal ini penting guna mencegah penyalahgunaan anggaran, kebocoran, dan memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan situasi yang semakin memanas, masyarakat Lamongan berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pembangunan ini dan menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Pewarta: [Ks]
Editor: [Redaksi]
