BANGKALAN – Rencana Dua dinas di Kabupaten Bangkalan, Madura diusulkan digabung menjadi satu atau dimerger mendapat sorotan dari DPD Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur.
Dua dinas itu adalah Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan yang akan dijadikan satu wadah.
Ketua DPW KAKI Jawa Timur, Moh Hosen Alfaqir Ilallah mengatakan harus dicermati terlebih dahulu efektifitas dan efisiensinya jika ingin dimerger. “Menurut acuan kami ini sangat tidak efektif. Melihat kondisi Bangkalan memang beban kerja Disdag dan Disperinaker sama sama memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Apalagi ini Bangkalan, hasil ekonomi rata-rata di Bangkalan melalui peningkatan perdagangan.
“Seperti pasar, Ini tugas penting dan berat. Apalagi Disperinaker banyak rata-rata di Bangkalan jadi TKI. Dan ini tugas dari Disperinaker. Jadi beban kerja kedua dinas ini sama sama berat.
Kalau alasannya merampingkan, saya kira ini tidak efektif. Karena kedua dinas memiliki beban kerja yang berat. Jika dipisah yang jelas kerja tidak maksimal,” papar Hosen. Selasa (30/4/2024).
Apalagi kata Hosen penggabungan kedua OPD tersebut dinilai kurang cocok. Hal ini disebabkan karena hingga sekarang masih banyak ASN di Bangkalan yang tidak mendapat peluang kerja yang pas.
"Inisiatif dari penggabungan Disdag dan Disperinaker ini akan menambah pejabat menjadi pengangguran karena kekurang job dan banyak nongkrongnya. Ini tidak baik bagi kesehatan birokrasi Bangkalan," jelas Hosen. Ia menyarankan sebelum melakukan penggabungan perlu dilihat dari azas manfaat. Hosen meminta agar pembahasan ini diperlukan pemetaan kembali. Ia menegaskan kembali agar setiap gagasan oleh pejabat tinggi di Bangkalan harus perlu dikaji lebih matang.
“Untuk penyesuaian merger ini juga harus dilihat azas manfaatnya bukan hanya sekedar perampingan. Dikaji dulu azas manfaatnya karena ini berkepentingan untuk industri dan perdagangan di Bangkalan. Kedua ini adalah sektor paling kuat yang juga mendongkrak ekonomi Bangkalan,” tegas Hosen.
Jika rencana itu terus dilakukan, kami sangat menolak keras penggabungan itu dinilai kurang efektif. Hal ini akan berpengaruh pada pemberian pelayanan yang menjadi kurang maksimal. Ia menerangkan penggabungan dapat dilakukan untuk OPD yang masih dalam satu hamparan.
"Kalau digabungkan, kita belum tahu ke efektifan nya. Menurut saya kalau digabungkan itu justru kurang efektif karena pelayanannya. Penggabungan itu tujuannya untuk efektivitas tetapi di dalam segi pelayanan justru akan kurang maksimal. Apalagi jika membahas soal Anggaran. Dua dinas tersebut sudah memiliki jatah anggaran masing-masing. Diketahui dua dinas ini juga memiliki kementerian (Kemenaker dan Kemendag) Jadi tidak perlulah dimerger atau digabungkan,” kata Hosen menutup perbincangan.
Penulis: Hamba Allah
