BANGKALAN – Bergulirnya kegiatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi penggeledahan di sejumlah rumah di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur sejak Senin (30/9/2024). Lembaga antirasuah itu menyita tujuh mobil hingga uang tunai senilai Rp950 juta dan sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut.
Adapun lokasi yang digeledah penyidik Antikorupsi adalah rumah mantan anggota DPRD Jawa Timur dari PDIP Mahfud, anggota DPRD Bangkalan Nur Hakim, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kokop Muhammad Ruji, dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Hasani Bin Zubair, yakni Tajuz Zuhud.
Sebelumnya Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur menduga bahwa kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Roadshow di kabupaten Bangkalan (30/05/2024) ada kaitan dengan Penyelidikan yang berbau korupsi dan dugaan ini benar terbukti,” ujar Hosen KAKI, Senin (07/10/2024).
Hosen menilai bahwa PJ Bupati Bangkalan H Arief Mulya Edie, M.Si terindikasi adalah Intelijen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam artian memberikan peluang besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk leluasa melakukan monitor di kabupaten Bangkalan sehingga mempermudah penyidik Antikorupsi mudah mengetahui hal hal perbuatan melawan hukum khususnya dibidang Korupsi.KAKI berharap PJ Bupati Bangkalan H Arief Mulya Edie, M.Si bukan manusia serigala berbulu domba yang menciptakan manajemen konflik di Pilkada Bangkalan 2024, karena tidak menutup kemungkinan dengan hadirnya penyidik KPK dalam pengembangan Kasus Korupsi Dana Hibah di kabupaten Bangkalan akan membuat Paslon Cabup-Cawabup down yang akhirnya Pemilukada berakhir sebelum bertanding dan Pemkab Bangkalan tetap dijabat PJ Bupati,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya Pemkab Bangkalan adakan pembukaan Roadshow Bus KPK yang dihadiri oleh segenap jajaran Forkopimda, Perangkat Daerah, tokoh masyarakat dan agama, Asosiasi Kepala Desa dan beberapa komunitas di Bangkalan, ditandai dengan pemukulan gamelan oleh Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie bersama Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief.Dalam pembukaan kegiatan gerakan anti korupsi oleh KPK tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh AKD dari 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
Pj Bupati Bangkalan dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Daerah serta segenap masyarakat Bangkalan sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan Roadshow Bus KPK.
“Kami bersyukur sekaligus berterima kasih kepada KPK yang telah menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu wilayah tujuan Program Roadshow KPK pada tahun ini,” kata Pj Bupati setelah membuka secara langsung Roadshow Bus KPK, Kamis (30/5/2024) di Pendopo Agung Bangkalan.
Melalui kegiatan Roadshow Bus KPK, Pj Bupati berharap dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baik pada penyelenggara pemerintah, pihak swasta dan berbagai komponen masyarakat terutama generasi muda tentang berbagai perilaku yang dikategorikan tindakan korupsi serta upaya-upaya pencegahannya.
“Tujuannya yakni membangun integritas sejak dini, sehingga dapat menciptakan masyarakat dan generasi yang bersih dari korupsi,” lanjut Pj Bupati.
Sementara itu Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Amir Arief menjelaskan penindakan yang dilakukan oleh KPK kepada pelaku korupsi merupakan langkah terakhir yang dilakukan.
“Untuk memberantas permasalahan korupsi harus diatasi dari akarnya yakni melalui pendidikan dan pencegahan. Program Roadshow Bus KPK ini merupakan bagian dari strategi dalam memerangi korupsi dengan memberikan edukasi dan pendidikan anti korupsi yang diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi sejak dini,” jelasnya.
Selama singgah di Bangkalan dari tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2024, Amir mengatakan KPK akan mengadakan berbagai event yang interaktif dan menarik untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi kepada masyarakat.
“Program ini akan menyasar kepada seluruh komponen masyarakat terutama generasi muda. Berbagai program yang kita susun dalam Roadshow BUS KPK akan lebih mendekatkan KPK dengan masyarakat sehingga akan lebih efektif dan menyenangkan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang budaya anti korupsi,” pungkasnya. (Kusnadi)
