LAMONGAN, HN.ID- Proyek rabat beton dan tembok penahan tanah (TPT) yang sempat viral di berbagai media online nasional di Desa Datinawong Kecamatan Babat, kabupaten Lamongan, Jawa Timur baru seumur jagung kini sudah terlihat pecah-pecah, diduga tidak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB).
Seperti yang diketahui bantuan hibah dari anggaran Provinsi Jawa Timur tersebut, diduga kuat dibuat mainan kelompok ataupun pribadi, demi meraup keuntungan yang lebih besar, hingga mengakibatkan kurangnya kualitas fisik bangunan tersebut, serta diduga terkesan ditutup-tutupi kepada masyarakat dan juga publik.
Pasalnya, bangunan-bangunan tersebut hingga kini belum terpasang papan nama Informasi publik, yang seharusnya terpasang sebelum dimulai pelaksanaan, sesuai aturan komisi Informasi publik (KIP).
Seperti yang disampaikan warga Desa Datinawong narasumber satu yang tidak mau disebut namanya mengatakan, proyek rabat beton ini dimulai kemarin kurang lebih bulan 6 dan sekarang sudah terlihat pecah-pecah seperti itu. Rabu,”(20/07/2022).
“Kurang lebih pengecoran itu berjalan 4 harian pak, kemarin itu hanya paddle diratakan lalu ditutup plastik setelah itu dicor tidak ada besinya, apa itu ya Pak tidak ada besinya yang membuat pecah-pecah,”Ungkap warga Desa narasumber satu.
Di tempat lain warga Desa Datinawong yang juga tidak mau disebut namanya narasumber dua memberikan keterangan terkait TPT jalan poros arah Desa Bulumargi menyampaikan, kemarin saya tahu proses pembangunannya itu cuma batu ditata kalau sesuai konstruksi bangunan itu sebenarnya tidak layak diterapkan.
“Yang mengerjakan perangkat-perangkat desa setahu saya kemarin pengajuannya 3 titik itu, katanya anggaran 600 san juta per titiknya,”Tutur warga Desa narasumber dua.
Di sisi lain awak media ini berusaha mengkonfirmasi kepala desa Datinawong Mundakir melalui pesan whatsapp pribadinya guna mendapatkan informasi dan jawaban perihal permasalahan tersebut namun tidak dijawab meskipun pesan WhatsApp sudah terlihat dibaca.
Hal ini sangat disayangkan, terkesan kurangnya transparansi kepada masyarakat maupun publik terkait pengelolaan anggaran, serta kurangnya koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan juga diduga lemahnya pengawasan oleh instansi pemerintah sehingga terkesan dibiarkan tanpa ada penindakan yang serius.
Penulis:[Kusnadi]
