Hosnews.id|| Bangkalan, Aksi damai di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, perihal tuntutan atas Surat Keputusan (SK) tentang penundaan Pilkades oleh Bupati Bangkalan, Senin (26/04/2021) tidak membuahkan hasil, nihil.
Koordinator Lapangan, Da’en, mengatakan bahwa aksi ini tidak cukup sampai hari ini saja. Ia dan segenap demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pilkades, berjanji akan datang kembali besok (27/04/2021) dan membawa massa yang lebih banyak lagi, karena menurutnya, aksi yang digelar hari ini belum menemukan titik terang terkait tuntutannya.
“Besok kami sudah mempersiapkan massa yang lebih banyak karena hari ini kami belum mendapatkan keputusan yang rasional, pokoknya keputusannya besok kami kasih waktu 1×24 jam untuk memenuhi tuntutan kami,” ungkap korlap usai melakukan demo di depan DPMD. Senin, (26/4/2021).
Bukan hanya itu, Da’en juga menyebutkan bahwa tindakan Bupati tidak bijak dan tidak berperikemanusiaan, ia menuntut TFPKD dibubarkan.
“Kalau Bupati tidak bisa bijak dalam semua ini, lebih baik bubarkan TFPKD yang menjadi dalang semua ini, karena menurut saya tindakkan Bupati tidak prikemanusiaan,” ujarnya.
Da’en juga menduga bahwa tindakan yang diambil Bupati tidak lepas dari peran TFPKD.
“Saya yakin di balik semua ini tidak lepas dari bisikan TFPKD terhadap Bupati, saya berharap dalam durasi 1×24 jam jawabannya sudah kami terima.”
Menanggapi persoalan itu, ketua TFPKD Kabupaten Bangkalan Ahmad Ahadiyan Hamid, berjanji akan mengkomunikasikan kepada Bupati Bangkalan agar tuntutan yang dibawa oleh para demonstran bisa ditanggapi dengan baik.
“Kami diskusikan dulu sama Bupati ya, karena kami juga punya atasan Sekda, Wakil Bupati, dan Bupati, agar tuntutan ini bisa direspon oleh Bupati,” ujarnya
Selain itu, pihaknya juga menyebutkan tuntutan yang dibawa dari beberapa desa ini berbeda-beda bukan satu kasus, jadi pihaknya mengaku akan segera menindaklanjuti kepada Bupati secepat mungkin.
“Dalangnya bukan kami, Mas, tapi semua ini sudah menjadi kebijakan bapak Bupati, kami hanya fasilitasi saja selebihnya kebijakan ada di tangan Bupati,” tuturnya
( Red )
