Bangkalan – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) kritik keras kepada Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Diduga ada ketidakprofesionalan seorang hakim di lingkaran PN Bangkalan, Madura.
Moh Hosen ketua KAKI Jawa Timur menegaskan jika hakim yang berkualitas harus memiliki syarat hard competency dan soft competency.
Hard competency dalam bentuk intelektualitas, keahlian atau kemampuan. BSementara untuk soft competency, dalam hal integritas.
“Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas seorang hakim itu bukan dilahirkan tetapi diciptakan. Nah beda dengan di Bangkalan, Hakim di Bangkalan memang dilahirkan. Bukan diciptakan. Karena pengendali semua kebijakan dalam persidangan yakni dipegang oleh ketua PN Bangkalan dalam semua persidangan.
Alias ketua PN Bangkalan (Ernila Widikartikawati, SH,MH) selalu jadi Hakim dalam semua persidangan. Ini yang menarik perhatian Masyarakat ,” kata Hosen dalam jumpa pers dengan wartawan,” Sabtu (30/03/2024).
Ketua KAKI juga menyebut saat ini banyak aduan dari klien yang sudah mengikuti sidang di PN Bangkalan banyak keluhan. Baik dari sisi putusan yang terkesan tidak adil serta ada Indikasi Gratifikasi atau suap.
Padahal kata Moh Hosen saat ini dunia peradilan menghadapi tantangan secara universal. Pengadilan seharusnya mempunyai sistem yang cepat serta akses penyampaian informasi yang cepat serta tidak adanya korupsi yang terjadi.
“Maka dari itu kami menilai ada apa dengan Hakim ketua selalu diambil posisi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan langsung saat persidangan. Ada apa,” cetus Hosen dengan nada penasaran dan tanda tanya.
Hosen juga berharap, antara Hakim di PN Bangkalan dan Jaksa tidak ada main mata. Agar tercipta profesionalitas kerja yang baik.
“Kami berharap penegakan hukum di Bangkalan tidak pandang bulu. Tidak ada main mata antara PN Bangkalan dan Jaksa. Agar tercipta keadilan yang seutuhnya,” tegas Hosen Ketua KAKI DPW Jatim yang biasa disapa Panglima Bangkalan.
Penulis: Hosnews
