SIDOARJO — Kasus dugaan keracunan yang dialami sejumlah santri setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo menuai sorotan keras dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur.
Ketua KAKI Jatim, Moh Hosen, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.
Hosen meminta SPPG yang bermasalah dihentikan sementara atau ditutup sampai proses pemeriksaan dan evaluasi keamanan pangan selesai.
“Jangan menunggu korban berikutnya. Kalau memang ditemukan persoalan dalam pengelolaan makanan, SPPG tersebut harus segera dihentikan sampai benar-benar dinyatakan aman,” tegas Moh Hosen, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, program MBG merupakan program yang menyangkut kesehatan anak-anak dan santri. Karena itu, aspek keamanan pangan tidak boleh menjadi persoalan yang dianggap sepele.
Hosen menilai kejadian dugaan keracunan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai penyediaan makanan MBG.
Mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan makanan, pengemasan hingga distribusi, seluruhnya harus diperiksa secara ketat.
“Programnya baik, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi justru menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat,” ujarnya.
KAKI JATIM MINTA ADA PERTANGGUNGJAWABAN
Tidak hanya meminta penghentian SPPG bermasalah, KAKI Jatim juga mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan kelalaian yang menyebabkan penerima MBG mengalami gangguan kesehatan.
Hosen meminta pemerintah tidak berhenti pada evaluasi administratif apabila nantinya ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.
“Kalau hasil pemeriksaan membuktikan ada kelalaian yang menyebabkan santri mengalami keracunan, tentu harus ada pertanggungjawaban. Bila memenuhi unsur pidana, proses hukum harus berjalan,” tegasnya.
Menurut Hosen, kejadian tersebut juga menimbulkan kecemasan bagi para wali santri. Orang tua tentu berharap makanan yang diberikan melalui program MBG aman dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan.
“Wali santri pasti cemas. Mereka menitipkan anaknya di lembaga pendidikan dan berharap program MBG memberikan manfaat, bukan malah menimbulkan persoalan kesehatan,” katanya.
JANGAN TUNGGU KORBAN BERIKUTNYA
KAKI Jatim kembali menegaskan bahwa pemerintah harus mengedepankan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati.
BGN bersama pemerintah daerah dan instansi terkait diminta bergerak cepat memastikan seluruh SPPG memenuhi standar keamanan pangan sebelum kembali melayani penerima manfaat.
“Jangan menunggu ada korban berikutnya baru bertindak. SPPG yang bermasalah hentikan dulu, periksa secara menyeluruh, dan pastikan semuanya aman sebelum beroperasi kembali,” ujar Hosen.
KAKI Jatim menegaskan dukungan terhadap program MBG bukan berarti membiarkan adanya kelalaian. Justru pengawasan harus diperketat agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keselamatan santri dan anak-anak harus menjadi prioritas. Jangan sampai MBG yang seharusnya menjadi program pemenuhan gizi justru berubah menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat,” pungkas Moh Hosen. (Syaiful)
