JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2022 Wilayah DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Dalam kesempatan itu, dia mengusulkan agar ke depannya kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden. Dia menilai sistem penunjukan langsung kepala daerah tersebut lebih efektif.
“Saya senang ditunjuk langsung Pj Gubernur. Mudah-mudahan ini benar-benar enggak ada beban pengembalian dana dan sebagainya, melakukan evaluasi dan fokus aja, itu harapan kami,” ujar pria yang akrab disapa Alex ini.
“Bisa jadi nanti kalau sudah dua tahun itu ternyata kepala daerah yang ditunjuk langsung, itu lebih efektif, kenapa enggak kita ubah,” sambungnya.
Dia berpendapat bahwa tidak ada yang salah jika rakyat mengusulkan perubahan pola atau sistem dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, Alex menganggap penunjukan kepala daerah oleh presiden tidak banyak makan biaya.
“Kalau rakyat itu melakukan perubahan kenapa tidak, kan gitu. Daripada bolak balik kita. Pilkada hasilnya enggak karuan, ngapain juga habisin duit hasil enggak jelas. Alex mengaku prihatin karena banyak kepala daerah yang terjerat perkara korupsi. Bahkan, Alex mengaku kaget saat mengecek harta kekayaan kepala daerah.
“Pasalnya, tak sedikit kepala daerah yang ternyata juragan tanah.
“Saya cek itu wah bidang tanahnya 20-25, waras enggak sih kita ini? Waras enggak kita ini? kan gitu. Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang buat apa,” terangnya depan publik.
Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Sentil usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata soal kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden.
Hosen menyampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga penegak hukum independen dalam memberantas Tindak pidana korupsi tidak baik ikut campur dalam urusan Pilkada yang merupakan Demokrasi Politik di Indonesia.
“Artinya komisi pemberantasan korupsi KPK tetap optimis dan dinamis dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada 5 asas dalam kinerjanya. Soal pemilihan kepala Daerah (Pilkada) itu ranahnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Sepertinya ada kejanggalan jika tiba tiba Alexander Mawarta menyampaikan bahwa sebaiknya Pilkada tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” paparnya.
Menurut Hosen KPK jangan mencampur adukkan pekerjaan yang bukan Tupoksinya karena sedemikian samahalnya menghianati Amanah Presiden yang telah melantiknya.
“Pertanyaannya, apakah ketika kepala daerah itu dipilih langsung oleh Presiden, itu sudah pasti bebas suap korupsi dan lain sebagainya ? Tentunya pasti tidak, justru akan ada potensi kuat yaitu potensi pemberian suap kepada atasan dan pihak-pihak berkepentingan,” Ungkapnya.
“Kami tegaskan, alangkah baiknya KPK tidak usah ikut campur soal Pilkada karena Pilkada sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi tetap pada tupoksinya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi.
Dimana sekarang banyak kepala daerah yang sudah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap lelang jabatan, seperti bupati Pemalang, Wali Kota Bekasi, Bupati Bangkalan dan lain lain.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap komitmen tangani kasus kasus tindak pidana korupsi yang bersemayam diwilayah Indonesia dan tetap berpegang teguh dengan Undang-undang yang diundangkan ke KPK.
“Karena masih banyak kasus- kasus korupsi yang perlu dituntaskan oleh KPK, seperti saat ini KPK telah menangkap Sahat Tua Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dalam Kasus Suap Dana Hibah Tahun 2020.
Aktivis KAKI (Moh.Hosen) menilai Usulan Alexander Mawarta Wakil Ketua KPK soal pemelihan kepala daerah ditunjuk langsung presiden sudah mencederai Marwah demokrasi politik Indonesia, ini pasti bertentangan dan menyakiti khalayak Masyarakat.
“Diharap Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan mengusulkan kepada presiden agar Alexander Mawarta dikeluarkan dari keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian diyakini kepercayaan publik terhadap komisi pemberantasan korupsi semakin kuat dan kental,” ungkap Aktivis KAKI, Jumat (16/12/2022).
Penulis: Netti Herawati, SE
