JAKARTA – Aliansi Rakyat Indonesia Emas (ARIES) Jawa Timur mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Bank Jatim dan Kementerian Haji dan Umroh Terkait Dugaan Korupsi pengadaan Tender kain batik untuk seragam jemaah haji tahun 2026 yang nilainya ratusan miliar rupiah, Jakarta, Selasa (31/03/2026).
Ketua ARIES Jawa Timur, Abu Hasan mendesak Setyo Budiyanto Ketua KPK segera menindaklanjuti laporannya dengan melakukan penggeledahan, penyelidikan dan penyidikan. Karena diduga ada persekongkolan jahat atau Nepotisme yang dilakukan oleh oknum pejabat didalamnya.
Abu Hasan menilai ada main mata antara pihak Bank Jatim dengan Kementerian Haji dan Umroh serta pihak ke-3 pemenang tender pengadaan kain batik haji 2026 ini. Oleh karena itu, polemik seperti ini tidak boleh dibiarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab merusak tatanan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo dalam memberantas Korupsi.
Aliansi Masyarakat Indonesia Emas (ARIES) sempat meminta Bank Jatim Syariah Surabaya Jawa Timur untuk mempertimbangkan Pengadaan tender Batik Haji sebelum sengketa yang diduga mengandung Korupsi diselesaikan, namun dari pihak terkait tidak menghiraukan,” kata Abu Hasan, Selasa (31/03/2026).
Maka dari itu Aliansi Rakyat Indonesia Emas (ARIES) Jawa Timur meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menggeledah Kantor Bank Jatim Pusat Surabaya dan Kementerian Haji dan Umroh. Untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai dugaan Korupsi Pengadaan tender Batik Haji 2026," papar Abu Hasan. Sebelumnya di kementerian Haji dan Umroh telah ditemukan Korupsi Kouta Haji yang dilakukan oleh Mantan Menteri Agama Cholil Yaqout Qoumas. Begitu juga dengan Korupsi kredit Fiktif di Bank Jatim cabang jakarta yang menimbulkan kerugian kurang lebih Rp 569, 4 miliar hal seperti ini tidak boleh dibiarkan oleh lembaga Antikorupsi,” dalih Ketua ARIES Jatim.
Ini merupakan bentuk ketidak sehatan keuangan negara yang digelontorkan kepihak Bank Jatim Pusat dan kementrian Haji dan Umroh. Karena didalamnya diduga ada oknum penjahat yang sengaja merugikan pemerintah dan masyarakat demi kepentingan pribadi maupun kroninya,” tegasnya.
Kami tunggu gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Antirusuah yang dipercaya presiden untuk menjalankan tugasnya. Sebagai pemberantas Koruptor yang kian membuat keuangan negara tidak stabil dan mengalami kemerosotan perekonomian di Negeri tercinta ini, ungkap Abu Hasan Ketua ARIES Jatim. (Kusnadi)
