Langkat, Hosnews.id- Kasus dugaan pemalsuan surat dan penipuan yang menyeret NS alias Narlis, warga Pangkalan Brandan, menjadi tersangka di Polda Sumatera Utara mulai membuka persoalan yang lebih luas.
Sejumlah warga yang mengaku pernah mengalami perkara serupa di Pengadilan Negeri (PN) Stabat kini mulai berani angkat bicara. Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Ditreskrimum Polda Sumut Nomor B/Tap.Tsk/406/XI/Res.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 9 November 2026, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Narlis disangkakan melanggar Pasal 391 dan Pasal 496 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan pemalsuan surat dan penipuan.
Kasus ini bermula dari laporan Dewi Susanti melalui LP/B/1842/XI/2025/SPKT/POLDA SUMUT tertanggal 10 November 2025.
Dewi mengaku dirugikan dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Stb yang diputus secara verstek atau tanpa kehadiran tergugat. Ia mengaku tidak pernah mengetahui adanya gugatan maupun menerima relaas panggilan sidang, meskipun rumah para pihak disebut berdekatan.
HASIL LABFOR: TANDA TANGAN DINYATAKAN NON-IDENTIK
Salah satu perkembangan penting dalam penyidikan adalah hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumut.
Berdasarkan SP2HP Nomor B/SP2HP/234/IX/Res.1.11/2026/Ditreskrimum tertanggal 16 September 2026, Labfor menyatakan tanda tangan Dewi Susanti pada dokumen yang diperiksa non-identik atau berbeda dengan pembandingnya.
Dokumen tersebut antara lain berupa surat perjanjian tertanggal 10 Maret 2020 antara Dewi Susanti dan Narlis serta lima dokumen lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara perdata tersebut.
Temuan ini menjadi salah satu bukti penting yang perlu didalami penyidik untuk mengungkap asal-usul dokumen dan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya.
DISEBUT 13 KALI BERPERKARA DAN SELALU MENANG
Kuasa hukum Dewi Susanti, Rawi Kresna, S.E., S.H., M.H., menyoroti informasi bahwa NS disebut telah terlibat dalam 13 perkara di PN Stabat sepanjang 2022–2025 dan diklaim selalu memenangkan perkara.
Menurut Rawi, pola tersebut patut ditelaah secara serius oleh lembaga berwenang, termasuk kemungkinan adanya persoalan dalam proses administrasi maupun pembuktian perkara.
Ia meminta agar seluruh perkara yang berkaitan dengan NS diperiksa secara objektif dan transparan.
KORBAN LAIN MULAI ANGKAT BICARA
Penetapan Narlis sebagai tersangka disebut mendorong sejumlah warga yang mengaku pernah mengalami persoalan serupa untuk menyampaikan kesaksiannya.
Salah seorang warga berinisial AD dari Stabat mengaku pernah kehilangan hak atas tanah melalui putusan PN Stabat, meskipun menurut pengakuannya tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Saya juga mengalami hal serupa. Tanah saya kalah di pengadilan. Saya menduga ada bukti yang tidak benar digunakan dalam perkara tersebut. Setelah mendengar Narlis menjadi tersangka, saya berniat mencari kuasa hukum dan melaporkan persoalan ini,” ungkapnya. Warga lainnya mengaku selama ini takut menyampaikan persoalan yang dialaminya. Namun, perkembangan penyidikan kasus Dewi Susanti membuat mereka berharap dugaan penyimpangan tersebut dapat diungkap.
Redaksi menyamarkan identitas para warga demi keamanan mereka. Kesaksian tersebut merupakan pengakuan yang masih perlu diverifikasi oleh penyidik dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang terbukti.
PRAKTISI HUKUM: USUT SIAPA SAJA YANG TERLIBAT
Praktisi hukum Dongan Nauli Siagian, S.H., M.H., menilai hasil pemeriksaan Labfor yang menyatakan tanda tangan non-identik harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri siapa pembuat dokumen, siapa yang menggunakannya dalam persidangan, serta apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat.
Ia juga menyebut putusan yang diduga didasarkan pada bukti bermasalah dapat ditelaah melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) apabila memenuhi persyaratan.
REDAKSI MINTA APARAT BONGKAR SECARA MENYELURUH
Media Hosnews.id mendorong sejumlah langkah berikut:
- Polda Sumut: Mengusut tuntas dugaan pemalsuan dokumen, menelusuri pihak-pihak yang terlibat, serta mendalami perkara lain yang memiliki keterkaitan.
- Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial: Menelaah laporan masyarakat dan dugaan penyimpangan dalam proses persidangan di PN Stabat sesuai kewenangan masing-masing.
- Kejati Sumut: Mengawal proses hukum sesuai prosedur agar penanganan perkara berjalan profesional dan transparan.
- Masyarakat yang merasa dirugikan: Menempuh jalur hukum dan menyerahkan bukti kepada aparat penegak hukum agar setiap dugaan dapat diperiksa secara objektif.
HAK JAWAB TETAP TERBUKA
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi NS alias Narlis untuk memperoleh klarifikasi. PN Stabat juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan persoalan dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2023/PN.Stb.
Redaksi Hosnews.id membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Narlis, PN Stabat, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Redaksi menegaskan bahwa status tersangka bukanlah putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus Dewi Susanti kini menjadi perhatian publik. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang bertanggung jawab atas dugaan pemalsuan dokumen, tetapi juga apakah terdapat persoalan lain dalam proses peradilan yang perlu diungkap.
Pengadilan seharusnya menjadi tempat mencari keadilan, bukan justru tempat masyarakat kehilangan haknya.
(S. Lubis)
