SURABAYA – Polemik satgas tukang sapu jalan khusus nya di kota surabaya yang setiap hari rutin membersihkan jalan baik protokol maupun jalan pedestrian di seluruh kota surabaya, ternyata selama ini mereka harus membeli peralatan sapu dengan memakai uang pribadi nya sendiri.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu seseorang tenaga kontrak pemerintah kota surabaya yang tak lain adalah tukang sapu jalan tersebut ,yang enggan di sebutkan nama nya sudah bertahun tahun kita membeli sapu untuk bekerja.
Karena kita hanya mendapatkan jatah satu bulan cuma sekali, itu pun sering telat, kami pun bertanya lebih dalam kepada bapak tersebut bukan kah peralatan sapu di sediahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pak ? Bapak tersebut menjawabHanya diberikan satu buah sapu mas untuk satu bulan sekali itupun terkadang juga telat sekarang kita beli pakai uang sendiri tak hanya itu saja jelang musim hujan ini sudah telat mas biasa nya kita dapat jas hujan tahun ini kita belum menerima jas hujan tersebut, kami pun kembali bertanya apakah semua sama pak demikian dan dijawab dengan nada santai.
IYA MAS jika benar demikian lantas apakah pemerintah kota surabaya tidak memiliki anggaran terkait polemik tersebut mengingat tenaga kebersihan adalah garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota surabaya ,setiap hari nya pagi sehabis sholat subuh mereka sudah mulai bekerja dan dilanjutkan lagi oleh shift kedua.Penuh keluh kesah yang dirasakan oleh tenaga kebersihan kota surabaya yang bekerja sebagai tukang sapu jalan ,mulai dari turunnya gaji serta peralatan kerja yang harus di beli nya pakai uang pribadi ,lalu apa tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ?
Agus Heby Djuniatoro ketika di konfirmasi terkait anggaran 37 Miliar per tahun yang sudah pernah di anggarkan tersebut tidak menjawab pertanyaan awak media kami dan langsung memblokir nomer Whatsapp wartawan kami
Kenapa harus di blokir nomer Whatsapp tersebut jika tidak ada hal yang di sembunyikan sejauh ini belum ada tanggapan terkait transparansi terkait pengelolahan anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.Banyak hal yang ditemukan terkait kerusakan taman dan pekerja yang membeli peralatan Sapu untuk bekerja sehari – hari di lapangan, lantas apa jawaban dari Dinas Terkait miris hanya medapatkan jatah satu buah sapu lidi setiap bulan nya, itu pun sering telat jika benar demikian siapa yang berhak bertanggung jawab terkait polemik tersebut.
Menyikapi persoalan ini, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa timur menyayangkan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya atas keluhan tukang sapu harian yang harus beli sendiri untuk membersihkan bahu jalan Pemkot Surabaya Jawa Timur.Jika Anggaran Rp 37 Miliar APBD DLH Surabaya itu nyata wujudnya maka tidak menutup kemungkinan dana tersebut hanya menjadi Lempar Batu Sembunyi Anggaran, dalam artian seharusnya anggaran Peruntukan Pembelanjaan peralatan dipertanggungjawabkan bukan dijadikan bahan Bancakan yang hanya menguntungkan oknum pejabat dan kroninya.
Dugaan Kasus Korupsi ini lambat laun akan kami selidiki dan kami audit kegunaan anggaran tersebut. Manakala ada indikasi kuat korupsi kami bakal laporkan kepihak berwajib, baik kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ditkrimsus Tipidkor Kepolisian Polda Jatim, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun kepada Satgasus MABES Polri,” Ungkap Aktivis KAKI,” Selasa 15 Agustus 2023.
Penulis: Korlip Jatim
