SAMPANG || HN.ID – Adanya proyek Dana Hibah terhadap sejumlah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Dusun Nongkoan, Desa Jrengik, Kecamatan Jrengik menuai sorotan masyarakat sekitar lantaran diduga dikerjakan tidak semua dengan rencana anggaran biaya (RAB) bahkan terkesan asal-asalan.
Saat awak Media Hosnews.id meninjau ke lokasi di temukan pekerjaan yang diduga asal-asalan bahkan tumpang tindih
Salah satu warga mengeluhkan dengan adanya pengerjaan proyek tersebut.
“Kenapa dikerjakan begini mas, ini sama sekali tidak ada galian, semua tidak digali dan asal teplok saja,” ungkap warga Dusun Nongkoan, yang enggan disebut identitasnya saat melintas di jalan tersebut.
Diwar, sebagai pemborong pekerjaan plengsengan dan saluran tersebut bahwa dirinya hanya pekerja (kuli).
“Saya hanya pekerja dan penyedia bahannya mas,”
Lebih lanjut ia mengatakan kalau proyek yang sedang dikerjakan itu milik salah satu Anggota Dewan, bahkan ia sempat meminta para awak media yang datang untuk menunggu dirinya mengonfirmasikan pada pemiliknya.
“Proyek ini miliki Aba Fauzan Dewan, tunggu sebentar, ini bagaimana,” pintanya
Sementara menanggapi hal itu Pj Kades Jrengik, Sunggowono mengaku tidak mengetahui adanya proyek tersebut, menurutnya saat masa pengusulan program tersebut bukan di eranya.
“Itu pada saat pengusulan bukan era saya mas, saya tidak mengetahui adanya program tersebut,” ungkapnya saat ditemui di Balai Desa Jrengik. Senin 01/08/2022
Kendati begitu, Salah satu Perangkat Desa juga menyampaikan, mengaku akan meminta pihak kelompok untuk melaporkan adanya kegiatan itu, mengingat menurutnya untuk mengantisipasi adanya polemik di bawah ataupun di atas.
“Kami dari Pihak Desa tidak pernah pempersulit, siapapun yang mau menaruh lokasi pekerjaan di Desa Jrengik ini silahkan, yang penting kordinasi, pekerjaannya pun juga jangan asal-asalan, yang jelas kami meminta kelompok untuk bertanggung jawab dan melaporkan pada pemerintah Desa, karena jika ada masalah tentu kami juga yang kena, lagi pula nantinya mereka juga butuh laporan LPJ,” tuturnya.
mereka juga mendesak agar Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur segera menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan mutu pekerjaan yang dihasilkan. (AR)
