JAKARTA – Dinamika politik nasional semakin menjadi sorotan publik setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi desakan pengunduran diri hingga bergulirnya usulan pemakzulan di DPR RI. Situasi tersebut dinilai berpotensi membawa dampak terhadap stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.
Moh Hosen, Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, mengatakan bahwa politik di Indonesia belakangan ini memperlihatkan tarik-menarik kepentingan yang semakin tajam di kalangan elite politik. Menurutnya, jangan sampai perbedaan kepentingan justru menjadi sarana saling menjatuhkan demi memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.
“Politik Indonesia jangan sampai tidak sehat karena dipenuhi siasat dan manuver saling menjatuhkan satu sama lain. Persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didesak mundur hingga munculnya usulan pemakzulan di DPR harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kepentingan politik elite justru mengorbankan stabilitas pemerintahan dan kepentingan rakyat,” ujar Moh Hosen,” Kamis (12/11/2026).
Hosen menilai, Presiden Prabowo Subianto harus berhati-hati membaca perkembangan politik tersebut. Sebab, persoalan yang saat ini menyeret Wakil Presiden bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga menyangkut dinamika hubungan politik di tingkat nasional yang dapat berimbas terhadap soliditas Kabinet Merah Putih.
Ia mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak mudah terjebak dalam permainan politik elite yang berpotensi memperkeruh hubungan antarkekuatan politik.
“Pak Prabowo harus benar-benar waspada. Jangan sampai ada kepentingan politik tertentu yang membuat pemerintahan kehilangan fokus. Presiden harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan terseret dalam pertarungan kepentingan antarelite,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait usulan pemakzulan Gibran. Perkembangan tersebut menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjadi dasar perdebatan mengenai persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran dikabarkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI. Sebelumnya, ia juga telah menyampaikan niat untuk mundur dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Perkembangan tersebut menambah perhatian publik terhadap masa depan pemerintahan dan proses konstitusional yang harus ditempuh. Namun, penyerahan surat pengunduran diri tetap harus dibedakan dari keputusan resmi mengenai pemberhentian Wakil Presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Hosen juga menyoroti posisi rakyat dalam menghadapi pertarungan politik di tingkat pusat. Menurutnya, masyarakat memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan strategis negara karena kewenangan konstitusional berada pada lembaga-lembaga negara dan para wakil rakyat yang telah dipilih melalui pemilu.
“Rakyat Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan keputusan politik di tingkat pusat karena sudah ada para wakil rakyat yang diberikan kewenangan melalui konstitusi. Namun, para wakil rakyat jangan sampai melupakan amanah masyarakat. Mereka harus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan hanya sibuk dengan kepentingan politik masing-masing,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua KAKI Jatim berharap seluruh elite politik mampu menahan diri dan mengedepankan kepentingan nasional. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi penyelesaiannya harus tetap berpedoman pada hukum dan konstitusi.
“Kami tidak ingin rakyat terus menjadi korban akibat pertarungan kepentingan politik. Siapa pun yang memegang kekuasaan harus ingat bahwa jabatan merupakan amanah. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton ketika elite politik sibuk berebut pengaruh,” pungkas Moh Hosen. (Syaif)
