Parepare, HN.ID – Bergelindang kerelung gelorah hati masyarakat Kota Parepare, Sulsel. Keingin tahuan kejadian yang seru berakibat Defisit melanda Kota giat membangun ini.
Padahal seabrek apresiasi yang direbut membuat masyarakatnya mengelus Sang Pemimpin.
Meskipun demikian, Kontrak sosial masyarakat antar Eksekutif & Legeslatif, perlu teruji dengan kehadiran Defisit anggaran yang turut membebani masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Kontraktor.
Masalahnya sedemikian rupa begini; Tunjangan Pegawai (TPP) serta Uang Kontraktor sampai kini belum terbayarkan. Jika ditotalkan secara keselurun ditaksir mencapai kurang lebih 100 Milyar.
Jelas APBD tak sanggup untuk menutupi dengan besaran utang tersebut. Soal Defisit itu soal biasa sebenarnya, karena pemerintahan sebelumnya itu sudah terjadi. Cuman ini kebesaran Defisitnya.
Sekarang ini sudah di dengungkan Hak Interplasi oleh DPRD dan terdengar sudah 7 Anggota yang sudah bertanda tangan. Yakni; dari Partai Gerindra & Nasdem. Korelasinya bertujuan mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga mengalami Defisit yang berlebìhan dan TPP tidak terbayarkan.
Kalau hal ini sudah menjadi bolaliar itu semakin parah, untuk mengarah keberbagai kegiatan Proyek. Salah satunya, Proyek Masjid Trapung dengan anggaran 40 Milyar kurang lebih. Ungkap Andi Ilham dari LSM Incare saat di konfirmasi di Warkop 588.
Sebagai mesin penggerak Politik. DPRD sebaiknya melakukan Interplasi, korelasinya, agar tidak tercipta kesenjangan terhadap konsituennya. Dan ini sangat buruk kalau dibiarkan berlarut, bahkan lebih bumerang jika menjadi krisis kepercayaan.
Artinya Hàk DPRD harus dijalankan sebagai Pengawas roda Pemerintah. Jelas salah satu Aktifis yang enggan disebut jàtidirinya.
Namun Ketua LSM Belanegara. Hj Ija. yang di temui di depan Kantornya menyebut.” Kami nocomen dengan permasalahn itu. Maaf pak kami buru buru berangkat bersama kawan kawan ke Makassar”.
Sopyan, salahsatu Tokoh Pemuda yang di konfirmasi lewat Hpnya, mengaku bahwa bagaimana susahnya perekonomian Kota Parepare saat ini, apalagi hanya bergantung pada besaran APBD, Padahal diketahui dia mendapat Award Tahun 2020.
dari Pemerintah Pusat dengan pola keuangan yang baik, hingga mendapat bantuan DID Rp. 50 Milyar.
Namun di Tahun 2021. Langsung nampak Defisit, itu terindisikasi karena Kepala BKD mengeluarkan dana cadangan pada bulan Nopember Tahun 2021 memang sudah di tengarai krisis.
Inilah perlu disesalkan, karena sudah sewajarnya dilakukan warning bagi penentu kebijakan ketika itu kesemua instansi termasuk ULP/PBJ untuk mengsingkronkan semua kegiatan yang ada. Keluh Fian. Panggilan akrabnya. Sengkarut permasalah semakin nyata, dengan itu, Ketua DPC. PDIP . Kota Parepare yang sering di Sapa Puang Ucu menyatakan ikut hak Interplasi.
Ini dari Àndi Arif. Sekertaris Gerindra,” Ujar Ifan. (Ag/Red)
