BANGKALAN- Hosnews.id // Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perlu mengambil posisi sebagai mitra kritis bagi pemerintah daripada membangun hubungan konfrontatif.
Hal ini didasari adanya program-program pembangunan yang belum menyentuh keseluruhan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga seringkali kemudian diambil alih oleh LSM terkait.
Menurutnya LSM harus menjadi mitra yang kritis bagi negara atau pemerintah. Mitra yang kritis dimana LSM dan pemerintah saling bekerja sama dengan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam menyejahterakan rakyat.
“LSM dapat mengingatkan pemerintah ketika ada permasalahan yang belum diselesaikan dengan baik. Demikian juga pemerintah harus dapat menerima masukan dari LSM. Sehingga antara LSM dan pemerintah dapat saling berdampingan demi kepentingan bangsa dan negara,” jelas Hosen ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).
Sebagian orang menganggap di Bangkalan posisi LSM dengan pemerintah seolah-olah seperti ada konfrontasi atau pertentangan.
“Selama ini hubungan LSM dengan pemerintah seolah-olah terjadi konfrontasi namun konfrontasi disini bukan konfrontasi fisik melainkan konfrontasi dalam hal berbeda pendapat,” tuturnya.
Sehingga demi kepentingan masyarakat hubungan antara LSM dengan pemerintah tidak bisa konfrontatif melainkan sebagai mitra yang kritis.
“Nah kenyataannya saat ini di Bangkalan, semua LSM digabungkan dalam naungan Dewan Stakeholder Bangkalan atau disingkat DSB, kemungkinan besar independensi dan nilai kekritisan dari LSM di Bangkalan akan melemah. Serta ego dari semua LSM tidak bakal sama, dan kami yakin DSB tidak bakal kondusif. Karena syarat dengan main mata dengan pemerintah,” kata Hosen.
Diketahui LSM secara hukum didirikan dalam dua bentuk: Organisasi Massa, yakni berdasarkan Pasal 1663-1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Ketua KAKI Moh Hosen berharap Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tidak asal membentuk sebuah organisasi persatuan Ormas atau LSM dengan kemasan Dewan Stakeholder Bangkalan (DSB) meskipun tujuannya baik dan benar.
Ini harus ada kajian secara mendetail dan rembuk ulang dengan berbagai dinas maupun forkopimda.
Dalam artian siapa saja yang masuk didalamnya, apa itu rekan kerja pemerintah atau sudah jelas pejabat pemerintah.
Hosen berharap jangan sampai kebijaksanaan malah menjadi Kebijaksalahan yang pada akhirnya merugikan pemerintah itu sendiri terutama Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik.
“Sekali lagi Lembaga Komite Anti Korupsi Indonesian (KAKI) DPD Bangkalan berharap agar Kepengurusan DSB harus steril dari rangkap jabatan supaya ternilai profesional dan tidak terkesan SERAKAH,” ungkapnya. (SA/Red)
