Bangkalan, Hosnews.id-|| Puluhan pemuda melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu atu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bangkalan.
Mereka menggelar aksi protes karena mensinyalir maraknya pungli di dinas perizinan yang seharusnya menjadi pintu masuk kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bangkalan.
Maraknya keluhan masyarakat itu DPD Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten Bangkalan ikut serta mendampingi aktivis BPI dalam mengawal kasus dugaan pungli oleh DPMPTSP atau Dinas Perizinan.
Menurut Korlap Aksi Abdurrahman Tohir, pungutan liar di DPM-PTSP Kabupaten Bangkalan sungguh masif dan sistemik, indikasi pungli itu, Baik di bidang IMB dan Izin Reklame serta izin lainnya.
Hal ini menjadi perhatian bersama, khususnya BPI dan KAKI. Dikatakan, aparat penegak hukum polisi dan jaksa harus aktif melakukan kontrol terhadap dinas yang dicurigai banyak orang sebagai lumbung pungutan liar.
Apalagi di yang memiliki slogan Kota Dzikir dan Salawat.”Apabila hal ini dibiarkan begitu saja akan mencoreng nama baik Kabupaten Bangkalan. Investasi di Kabupaten Bangkalan menjadi tersendat karena indikasi dan bobroknya tata kelola pemerintahan di DPMPTSP Bangkalan,” ujarnya, Rabu (7/4/2021).
Sebagaimana diketahui juga Bupati Bangkalan RKH. Abdul Latif Amin Imron sudah menyatakan akan menindak tegas kepada siapapun yang menghambat investasi. Tidak kurang dari satu tahun M. Ainul Ghufron dilantik menjadi kepala dinas, DPMPTSP Kabupaten Bangkalan.
Sementara itu, Kadis Perizinan tidak bisa menemui massa aksi. Dikatakan oleh Eriyadi Santoso Sekretaris DPMPTSP sedang ada acara di Tanah Merah, perihal penanaman seribu pohon. Erick sapaan akrab Eriyadi menyampaikan permohonan maaf pada massa aksi.
“Atas nama DPMPTSP dan para Kabid kami mengucapkan terima kasih atas masukannya, kami akan sampaikan pada pimpinan,” papar dia.
Sementara ketua DPD KAKI Bangkalan Moh Hosen menyikapi ketidakhadiran kepala dinas perizinan untuk menemui massa aksi merupakan simbol ketidak seriusan kadis perizinan untuk menyelesaikan masalah, tetapi hal itu akan menambah masalah yang akan berbuntut panjang.
“Ketidakhadiran kepala dinas merupakan simbol kepala dinas perizinan sudah tidak mau lagi menjadi kepala dinas. Dia lari dari tanggung jawabnya,” papar Hosen.
Kata dia, sangat disayangkan jika seorang pejabat apalagi pimpinan Birokrasi lebih mengutamakan yang Sunnah daripada yang wajib dalam berkolaborasi. Padahal ini soal pungli perizinan. Kenapa kepala dinas hadir pada acara penanaman seribu pohon.
“Kebijakan pak Kadis sudah di luar nalar. Acara yang urgent dirinya tidak hadir. Tetapi acara seremonial dirinya lebih mengutamakan,” papar dia. Padahal kata Hosen, anggota Polisi sudah standbay hadir menemui massa aksi malah tuan rumah menghilang dari kantornya itu pertanda Pejabat negara yang tidak tahu Etika dan estetika.
“Sekali lagi saya tegaskan janganlah seenaknya jadi kepala dinas berkometmenlah dengan baik, bagaimanapun pula pejabat negara adalah pelayan publik, kata orang Bijak ; Menghormati lebih baik daripada menghargai,” pesan Hosen kepada Kadis Perizinan. (Red)
